Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996 Halaman 3

Kompas.com - 27/07/2021, 09:36 WIB

Ardito Ramadhan,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Keluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15 tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996. (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019).

Suasana penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996, oleh massa yang diduga pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, yang berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Saat itu, kantor PDI diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya.

Budiman bebas dari penjara pada era Presiden Abdurrahman Wahid, setelah sempat menolak grasi yang ditawarkan oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie.

"Kami menolak kalau keluar karena grasi, karena kalau menerima grasi artinya kami tetap dinyatakan salah hanya diampuni kesalahan kami. Kami merasa enggak bersalah, kalau apa yang kami lakukan adalah salah, seluruh reformasi ini salah," kata dia.

"Kami akan tetap bertahan sampai yang kami dapat adalah amnesti. Dengan amnesti artinya keputusan memvonis kami itu yang salah," ujar Budiman.

Bagi Budiman, apa yang ia alami merupakan sebuah keistimewaan. Sebab, menurut dia, tidak semua orang dapat terlibat dalam bagian perjalanan waktu menjatuhkan rezim yang telah berkuasa begitu lama.

"Malah saya justru melihat, ini harus saya 'syukuri' karena adalah momentum yang tidak setiap orang mengalaminya, dan saya mengalaminya di sebuah masa di mana kekuasaan ini sudah menua," kata dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI di Jakarta Pusat oleh massa pendukung Soerjadi.

Kejadian ini ditengarai karena tidak terimanya kelompok pendukung Soerjadi (PDI Kongres Medan) dengan keputusan Kongres Jakarta yang memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

Pemerintah ketika itu mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan, sehingga DPP PDI pimpinan Megawati tidak diakui keberadaannya.

Namun, dukungan untuk Megawati mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama untuk pemberian dukungan kepada Megawati.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa tidak berhasil hingga akhirnya terjadilah bentrokan pada Sabtu, 27 Juli 1996.

Bentrokan diawali saat massa PDI pendukung Soerjadi mulai berdatangan pada pukul 06.20 WIB menggunakan delapan kendaraan truk mini bercat kuning.

Massa pendukung Soerjadi saat itu mengenakan kaus merah bertuliskan "DP PDI Pendukung Kongres Medan" serta ikat kepala.

Pada pukul 06.35 WIB, bentrokan antara dua kubu pecah, massa pendukung Soerjadi melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving block.

Sementara, pendukung Megawati membalas dengan benda seadanya di sekitar halaman kantor. Kemudian, mereka berlindung di dalam gedung kantor sebelum akhirnya diduduki massa pendukung Soerjadi.