ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 22:06 WIB
Seorang warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial. Dok. Humas Kementerian SosialSeorang warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan tiga celah utama korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Peneliti ICW Almas Sjafrina menyebutkan celah yang pertama berada di tahap pendataan.

"Misalnya di tahap pendataan, sangat memungkinkan adanya data fiktif atau data ganda. Di situ sangat mungkin terjadi korupsi atau pemborosan anggaran," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Almas mengatakan, hal itu dapat diantisipasi pemerintah selama memiliki sistem integrasi data terkait dengan penduduk penerima bansos.

Baca juga: Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Celah kedua, lanjut Almas, ada di tahap pengadaan. Tahap pengadaan tidak hanya bansos tapi juga pengadaan barang lainnya.

"Pengadaan barang dan jasa di kondisi darurat punya kerentanan untuk di korupsi, karena BPK menunjuk langsung penyedia barang dan jasa yang diperlukan. Ini enggak hanya bicara bansos tapi apapun, seperti masker atau alat kesehatan, kerentanannya (di korupsi) sama," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Celah terakhir berada di tahap distribusi bansos itu sendiri.

Almas mengungkapkan bahwa praktek korupsi yang dilakukan pada tahap ini adalah pemotongan bansos hingga pungutan liar.

"Misalnyq, bansos sembako tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pemerintah daerah, kemudian juga pemotongan bansos tunai dengan berbagai modus mulai dari memberi bantuan warga lain yang luput mendapatkan bansos atau untuk membuat dokumen kependudukan sebagai syarat penerimaan bansos," ungkapnya.

Baca juga: 8 Bansos yang Akan Disalurkan Selama Perpanjangan PPKM

Sebagai informasi pemerintah akan memberikan bansos tambahan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilanjutkan.

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Minggu (25/7/2021) bantuan itu meliputi pemberian uang tunai dan juga sembako beras sebanyak 10 kilogram.

Bantuan sosial tunai akan diberikan pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Mei dan Juni, yang pencairannya akan dilakukan di bulan Juli.

Pemerintah juga memberikan kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu selama 6 bulan.

Selain itu subsidi kuota internet siswa dan pengajar juga akan berlanjut mulai Agustus hingga Desember 2021 kepada 38,1 juta penerima dengan anggatan 5,54 triliun.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.