Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporcovid-19 Ungkap Dugaan Penyebab Terlambatnya Insentif Nakes

Kompas.com - 26/07/2021, 16:35 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lapocovid-19 mengungkapkan dugaan beberapa penyebab keterlambatan pemberian insentif penanganan Covid-19 kepada para tenaga kesehatan (nakes).

Anggota Tim Advokasi Laporan Warga Laporcovid-19 Firdaus Ferdiansyah menjelaskan ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan insentif nakes tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak fasilitas kesehatan itu sendiri.

"Salah satu kendala insentif tidak segera dicairkan ya karena dari awal pemda tidak mencoba menganggarkan insentif nakes, atau anggarannya sudah habis duluan untuk yang lain sehingga terpaksa nakes tidak mendapatkan insentif dengan lancar," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Fasilitas kesehatan, lanjut Firdaus, juga bertanggung jawab karena pengajuan insentif nakes dimulai dari faskes itu sendiri.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Ancam Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes

"Kalau tidak ada pengusulan, maka tidak ada pencairan insentif. Misalnya, yang menangani Covid-19 ada 10 nakes tapi yang diusulkan mendapat insentif hanya lima nakes, ya berarti yang dapat cuma lima itu," terang dia.

Sementara itu, kendala lain dalam pandangan Firdaus adalah terkait dengan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau di rumah sakit swasta atau juga faskes lain yang jadi tanggungjawab Kemenkes biasanya kendalanya ada di antrean pencairan, jadi insentifnya telat dibayarkan, apalagi pencairan di 2021 ini," paparnya.

Firdaus menuturkan ketelambatan pencairan insentif juga dipengaruhi dengan kebijakan transfer insentif langsung ke rekening masing-masing nakes.

Proses ini akan memakan waktu cukup lama karena jumlah nakes yang banyak dan proses verifikasi data.

"Sekarang ini insentif dibayarkan langsung ke rekening nakes, dengan jumlah ratusan ribu (nakes) tentu terjadi penumpukan pembayaran. Makanya bisa terjadi antrean," imbuh dia.

"Sayangnya pemegang kunci dari proses pembayaran insentif ini belum bisa bergerak cepat, apalagi butuh verifikasi beberapa kali. Mungkin jadi salah satu alasan juga ya akhirnya terlambat," ungkap Firdaus.

Berdasarkan data Laporcovid-19, permasalahan tentang insentif nakes seperti belum menerima, keterlambatan, hingga pemotongan dana terjadi di beberapa daerah.

Laporan paling banyak sejak Januari 2021 yang diterima oleh Lapor Covid-19 berasal dari provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Pencairan insentif penanganan Covid-19 diketahui masih terkendala di sejumlah daerah. Seperti Kota Tangerang dan Kota Bekasi.

Di Kota Tangerang, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi, Jumat (23/7/2021) insentif yang diberikan baru sampai pada periode Januari-Maret 2021.

Liza tidak menerangkan soal insentif penanganan Covid-19 untuk nakes periode April-Juni 2021 yang belum cair.

Baca juga: Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Sedangkan di Kota Bekasi, insentif yang diberikan pada nakes baru sampai pada pada Desember 2020.

Berdasarkan keterangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (21/7/2021), Pemkot Bekasi belum mencairkan insentif periode Januari-Mei 2021 karena kendala kondisi keuangan.

Rahmat mengakui pihaknya kesulitan membayar nakes di Dinas Kesehatan karena jumlah insentif yang harus dibayarkan cukup besar. Sementara nakes di rumah sakit umum sudah menerima insentif sampai Mei 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com