Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2021, 16:35 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lapocovid-19 mengungkapkan dugaan beberapa penyebab keterlambatan pemberian insentif penanganan Covid-19 kepada para tenaga kesehatan (nakes).

Anggota Tim Advokasi Laporan Warga Laporcovid-19 Firdaus Ferdiansyah menjelaskan ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan insentif nakes tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak fasilitas kesehatan itu sendiri.

"Salah satu kendala insentif tidak segera dicairkan ya karena dari awal pemda tidak mencoba menganggarkan insentif nakes, atau anggarannya sudah habis duluan untuk yang lain sehingga terpaksa nakes tidak mendapatkan insentif dengan lancar," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Fasilitas kesehatan, lanjut Firdaus, juga bertanggung jawab karena pengajuan insentif nakes dimulai dari faskes itu sendiri.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Ancam Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes

"Kalau tidak ada pengusulan, maka tidak ada pencairan insentif. Misalnya, yang menangani Covid-19 ada 10 nakes tapi yang diusulkan mendapat insentif hanya lima nakes, ya berarti yang dapat cuma lima itu," terang dia.

Sementara itu, kendala lain dalam pandangan Firdaus adalah terkait dengan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau di rumah sakit swasta atau juga faskes lain yang jadi tanggungjawab Kemenkes biasanya kendalanya ada di antrean pencairan, jadi insentifnya telat dibayarkan, apalagi pencairan di 2021 ini," paparnya.

Firdaus menuturkan ketelambatan pencairan insentif juga dipengaruhi dengan kebijakan transfer insentif langsung ke rekening masing-masing nakes.

Proses ini akan memakan waktu cukup lama karena jumlah nakes yang banyak dan proses verifikasi data.

"Sekarang ini insentif dibayarkan langsung ke rekening nakes, dengan jumlah ratusan ribu (nakes) tentu terjadi penumpukan pembayaran. Makanya bisa terjadi antrean," imbuh dia.

"Sayangnya pemegang kunci dari proses pembayaran insentif ini belum bisa bergerak cepat, apalagi butuh verifikasi beberapa kali. Mungkin jadi salah satu alasan juga ya akhirnya terlambat," ungkap Firdaus.

Berdasarkan data Laporcovid-19, permasalahan tentang insentif nakes seperti belum menerima, keterlambatan, hingga pemotongan dana terjadi di beberapa daerah.

Laporan paling banyak sejak Januari 2021 yang diterima oleh Lapor Covid-19 berasal dari provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Pencairan insentif penanganan Covid-19 diketahui masih terkendala di sejumlah daerah. Seperti Kota Tangerang dan Kota Bekasi.

Di Kota Tangerang, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi, Jumat (23/7/2021) insentif yang diberikan baru sampai pada periode Januari-Maret 2021.

Liza tidak menerangkan soal insentif penanganan Covid-19 untuk nakes periode April-Juni 2021 yang belum cair.

Baca juga: Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Sedangkan di Kota Bekasi, insentif yang diberikan pada nakes baru sampai pada pada Desember 2020.

Berdasarkan keterangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (21/7/2021), Pemkot Bekasi belum mencairkan insentif periode Januari-Mei 2021 karena kendala kondisi keuangan.

Rahmat mengakui pihaknya kesulitan membayar nakes di Dinas Kesehatan karena jumlah insentif yang harus dibayarkan cukup besar. Sementara nakes di rumah sakit umum sudah menerima insentif sampai Mei 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.