Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Harus Jadi Momentum Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 13:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 harus menjadi momentum untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, program vaksinasi harus terus digalakkan hingga Indonesia mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Selain menjalankan protokol kesehatan seecara ketat, program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Politisi PDI-P itu berpandangan, untuk menyukseskan program vaksinasi dibutuhkan kerja sama semua elemen bangsa.

Ia meyakini, jika semua elemen bangsa bergerak bersama, bekerja dengan segala daya dan upaya yang ada, maka target vaksinasi 2021 akan tercapai.

"Semestinya tidak adal lagi desa dan kecamatan di Indonesia yang tidak menyelenggarakan vaksinasi. TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi," terangnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Minggu (25/7/2021), angka vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21,35 persen.

Sementara, vaksinasi dosis kedua baru mencapai 8,60 persen atau 17.906.504 orang dari target 208 juta.

"Angka ini masih jauh untuk capaian herd immunity yang mensyaratkan vaksinasi harus mencapai 70 persen dari jumlah penduduk," tuturnya.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Melihat situasi Indonesia saat ini, Rahmad berharap persoalan distribusi vaksin tetap menjadi perhatian utama di masa PPKM Level 4.

Terlebih, kata dia, vaksin memiliki masa kedaluwarsa sehingga stok yang sudah ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir.

"Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi. Misalnya, seperti di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah 14,17 persen. Padahal kota ini masuk zona merah," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam distribusi vaksin.

Pertama, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah.

Dalam hal ini, ruang publik untuk mengakses vaksin di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com