Pemerintah Akan Berikan Bantuan kepada 3 Juta Pelaku UMK, Masing-masing Rp 1,2 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK) atau bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Bantuan diberikan kepada 3 juta pelaku usaha masing-masing Rp 1,2 juta. Kebijakan tersebut menyusul perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

"Juga ada bantuan UMK, yaitu bantuan produktif usaha mikro atau banpres yang akan dibagikan di kuartal kedua," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (26/7/2021).

Baca juga: KPK Terima 763 Keluhan Terkait Penyaluran BPUM, Mayoritas soal Akurasi Data

Selain kepada UMK, pemerintah juga mempersiapkan bantuan kepada warung dan pedagang kaki lima (PKL).

Bantuan untuk warung dan PKL itu, kata Airlangga, diberikan dengan skema yang sama dengan bantuan produktif usaha mikro yaitu untuk 1,5 juta penerima, masing-masing Rp 1,2 juta.

"Dan ini akan dibagikan melalui TNI-Polri, sehingga ini akan diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level 4," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan beras 10 kilogram tersebut diberikan untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM, dan tahap ke dua ke 8,8 juta KPM.

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Kemudian, pemerintah melanjutkan pemberian bantuan subsidi kuota internet untuk siswa dan pengajar.

Airlangga menyebutkan, subsidi kuota internet itu diberikan untuk 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember kepada 38.1 juta penerima dengan anggaran Rp 5,54 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

Perpanjangan bansos tunai itu diberikan untuk 2 bulan, Mei sampai dengan Juni yang disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat.

Kartu sembako PPKM, kata Airlangga, merupakan usulan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Dan ini ditambahkan, besarannya juga Rp 200 ribu per bulan, selama 6 bulan," kata dia.