Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Kompas.com - 24/07/2021, 18:51 WIB
Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANGedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI cacat secara substansial dan materil.

Sebab, ia mengatakan, banyak sejumlah aturan baru yang dinilai janggal, misalnya terkait pelonggaran syarat bagi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) unsur masyarakat hingga pengerdilan kewenangan Dewan Guru Besar (DGB).

“Saya kira ini pasal-pasal yang kita bisa katakan bahwa PP ini cacat secara substansial dan materil,” kata Sulistyowati dalam diskusi “Menilik Statuta UI yang baru”, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Sulistyowati mengatakan dalam statuta baru Pasal 27 ayat 3 PP 75/2021 menghapus syarat yang menyebut bahwa MWA unsur masyarakat tidak boleh berasal dari partai politik.

Sedangkan, dalam aturan sebelumnya, yakni Pasal 23 ayat 3 PP 68/2013 secara jelas menuliskan bahwa anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat dilarang berasal dari kalangan partai politik.

Padahal, menurutnya, isi Pasal 23 ayat 3 PP 68/2013 sangat penting agar UI sebagai universitas otonom tidak menjadi sama seperti lembaga politik maupun bisnis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi dengan PP ini, maka parpol boleh masuk UI. Di situlah yang menjadi kerisauan luar biasa bagi kami sivitas akademika UI,” ucap dia.

Selain itu, revisi Statuta UI mencabut sejumlah kewenangan dewan guru besar (DGB). Salah satunya terkait kewenangan untuk memberikan atau mencabut gelar kehormatan dan gelar akademik.

Baca juga: BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tidak Jelas

Sebab, Pasal 41 PP 75/2021 memberikan kewenangan kepada rektor untuk memberikan atau mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akademik berdasarkan pertimbangan SA.

Sulistyowati juga mengatakan, Pasal 45 PP/75/2021 menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan kepada rektor tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang akademik.

Padahal, masukan DGB dalam tiga hal itu merupakan bagian dari check and balances terhadap UI.

“Ini penting sekali rancangan ini semua. Mengapa dihilangkan kewenangan guru besar untuk memberikan masukan?” kata dia.

Kemudian, Sulistyowati menilai, statuta baru juga cenderung menghilangkan kewenangan MWA, SA, dan DGB dalam hal memilih rektor baru jika rektor saat ini berhenti. Hal ini diatur dalam Pasal 38 PP 75/2021.

Baca juga: Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Sebab ia menyebut, apabila kondisi itu terjadi maka otomatis posisi rektor bisa langsung digantikan oleh wakil rektor tanpa harus berkomunikasi berkoordinasi dengan organ-organ lain.

Lebih lanjut, Sulistyowati menuturkan, revisi Statuta UI juga memindahkan kewenangan organ DGB untuk menilai kenaikan pangkat dosen menjadi lektor kepala dan guru besar ke organ senat akademik (SA).

Perubahan lainnya adalah terkait masa jabatan DGB dan SA yang dikurangi dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Hal ini menjadi janggal karena penetapan keputusan tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait.

“Tanpa dibahas, tanpa dimintakan persetujuannya, bukannya kami keberatan, silakan saja, tapi kan harus dijelaskan apa urgensinya mengurangi itu,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.