Kompas.com - 24/07/2021, 15:53 WIB
Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Shutterstock/HarismoyoIlustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra mengatakan, proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI tidak benar-benar melibatkan unsur mahasiswa.

Leon menjelaskan, pada 23 September 2020 Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa bersama BEM UI sudah membuat kajian dan sejumlah usulan rekomendasi terkait revisi statuta. Kendati demikian, tidak ada kelanjutan atas rekomendasi tersebut hingga PP 75/2021 diterbitkan.

“Kami menilai dari penyusunan pun mahasiswa tidak dilibatkan. Hanya sampai 23 September itu dan itu tidak jelas, setelah itu bagaimana rasionalisasi kenapa ditolak, kenapa diterima, bagaimana proses pengesahannya,” kata Leon dalam diskusi virtual, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

“Terus pelibatan mahasiswa setelah 23 September misalnya dalam tim kecil tuh bagaimana, proses penyerapan aspirasinya itu tidak jelas,” imbuh dia.

Leon mengungkapkan, saat itu BEM UI dan MWA Unsur Mahasiswa mengusulkan adanya revisi terkait hak-hak mahasiswa.

Ia ingin akses dan hak mahasiswa ditambahkan, khususnya hak untuk mendapatkan akses informasi dan berpartisipasi dalam pembuatan ataupun kebijakan evaluasi kampus yang berkaitan langsung dengan mahasiswa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Misalnya kenaikan biaya pendidikan atau UKT, karena kami melihat setiap tahunnya sering kali kenaikan UKT dalam hal nonreguler, terutama yang tiba-tiba dan tidak melibatkan mahasiswa,” ucap dia.

Kemudian, Leon dan tim juga mengusulkan penambahan jumlah unsur MWA Unsur Mahasiswa menjadi dua orang, yakni dari tingkat sarjana dan pascasarjana. Sebab, menurutnya, kedua jenjang tesebut memiliki kebutuhan yang berbeda.

Baca juga: Mundurnya Rektor UI sebagai Komisaris BRI Dinilai Jadi Momentum Batalkan Statuta UI Terbaru

Kemudian, BEM dan MWA Unsur Mahasiswa UI juga mengkritik terkait kurang sesuainya jenis pengelompokan pendapatan UI.

Usulan lainnya adalah berkaitan dengan rangkap jabatan rektor. Ia mengusulkan rektor tidak boleh menjabat posisi komisaris, wakil komisaris, direktur, wakil direktur, atau jabatan strategis lainnya dalam BUMN/BUMD.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.