Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/07/2021, 15:12 WIB
Sania Mashabi,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta anggota DPRD-nya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Hal ini disebabkan anggaran insentif nakes yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 8,85 triliun baru terealisasi sebesar Rp 2,09 triliun.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing," kata Muzani melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Cerita Nakes Penyintas Covid-19 Ramai-ramai Berdonor Plasma Konvalesen, Buat Grup hingga Donasikan Gratis

"Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," lanjut dia.

Menurut Muzani, insentif adalah hak para nakes yang sudah bekerja keras sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, pencairan insentif bagi nakes merupakan hal yang patut untuk segera direalisasikan.

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan," ujarnya.

"Seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," lanjut dia.

Baca juga: Insentif Nakes Sudah Cair 100 Persen, Depok Dipuji Mendagri

Muzani juga menegaskan, Gerindra siap membantu setiap kendala bagi kepala daerah dalam mencairkan dana tersebut.

Muzani mengatakan partainya juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa saja yang menjadi hak nakes yang merupakan instrumen terdepan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kita harus memenuhi apa yang menjadi hak daripada nakes, dan Gerindra berkomitmen untuk memperjuangkannya. Apalagi pandemi ini belum berakhir, angka penularan dan angka kematian masih cukup tinggi," ucap Muzani.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada kenaikan persentase penyaluran insentif untuk nakes yang berasal dari refocusing delapan persen Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, persentase tersebut naik setelah ada 19 kepala daerah yang mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: Insentif Nakes yang Tangani Covid-19 di Kota Tangerang Baru Cair sampai Maret 2021

"Di tanggal 17 Juli realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan untuk tingkat provinsi sudah di angka 40,43 persen atau Rp 780,9 miliar," kata Ardian dalam konferensi persnya secara daring, Senin (19/7/2021).

Menurut Ardian, di tingkat provinsi pada 9 Juli jumlah anggarannya masih rata-rata 28,79 persen atau Rp 1,7 triliun namun pada 17 Juli angkanya naik menjadi Rp 1,9 triliun.

Sehingga jika dilihat dari kacamata penganggaran pemerintah provinsi ada kenaikan penganggaran insentif nakes lebih dari Rp 200 miliar.

"Ternyata itu pun juga diikuti realisasi terhadap belanjanya di tanggal 17 Juli, realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan," ujarnya.

Sementara di tingkat kabupaten/kota pada 9 Juli alokasi anggaran untuk insentif nakes baru sebesar Rp 6,8 triliun, sedangkan di tanggal 17 Juli angkanya naik menjadi Rp 6,9 triliun.

Sedangkan jika dilihat dari kacamata realisasi atau penyerapan, di kabupaten/kota pada tanggal 9 Juli realisasinya sebesar 9,73 persen dan di 17 Juli sudah mencapai angka 18,99 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com