Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kedua daerah itu masih rendah.

“Hari ini, Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat.

Baca juga: Bukan Lagi PPKM Darurat, Pemerintah Pakai Istilah PPKM Level 4, Ini Penjelasan Mendagri

Benni menuturkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 15 Juli 2021, realisasi anggaran di Kabupaten Bekasi relatif rendah.

Tercatat, realisasi pendapatan sebesar 40,59 persen dan realisasi belanja sebesar 30,62 persen.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen.

Jika dirinci, anggaran penanganan Covid-19 sebesar 0,0 persen, dukungan vaksinasi 1,16 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi 0,0 persen.

Kemudian insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.

Terkait dana bantuan Covid-19, berdasarkan data Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD 2021 Kabupaten Bekasi sebesar Rp 49.013.377.000.

Namun, realisasinya masih 0 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 50 miliar sudah terealisasi Rp 36.108.676.901 atau 72,22 persen.

Baca juga: Wapres Tegaskan Perlunya Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Covid-19

Begitu juga dengan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU Tahun Anggaran 2021 Kota Depok sebesar 51,53 persen.

Apabila dirinci, penanganan Covid-19 sebesar 35,76 persen, dukungan vaksinasi 7,92 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi 50,55 persen.

Sementara, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 100 persen dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.

Berdasarkan data Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD Tahun Anggatan 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040.

Realisasinya baru sebesar Rp 2.674.366.500 atau 2,97 persen. Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 92.108.640.000, baru terealisasi Rp 19.054.114.013 atau 20,69 persen.

"Kegiatan ini insya Allah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang," ujar Benni.