Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Agar Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Berjalan Efektif, Menkominfo Minta Saran Perbaikan dari Seluruh Pihak

Kompas.com - 23/07/2021, 16:20 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak.

Hal tersebut, kata dia, dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Utamanya, dalam kebijakan dalam penanganan Covid-19.

“Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Akan tetapi, sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” ujar Johnny, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Johnny mengaku, pemerintah memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Wapres Tegaskan Perlunya Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Covid-19

Kendati demikian, menurutnya, masyarakat juga belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) sehingga menyebabkan munculnya penularan Covid-19.

Untuk itu, Johnny mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi, apalagi sampai membingungkan masyarakat.

“Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau sampai menebar ketakutan, maka efeknya akan melemahkan semangat untuk melawan Covid-19,” imbuhnya, di Kompas TV Kamis, Kamis (15/7/2021).

Terkait setiap kebijakan yang diambil pemerintah, Johnny menilai, selalu ada tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Implementasi Kebijakan soal Kesetaraan Gender Dinilai Masih Jadi Persoalan

Salah satunya, sebut dia, aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga prokes dan membatasi kegiatan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Oleh karenanya, Johnny meminta agar aparat menjaga keramahan dalam menertibkan masyarakat.

“Kerja sama dalam implementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan,” ucapnya.

Menurut Johnny, diperlukan satu titik untuk membangun solidaritas sebagai kekuatan menghadapi bahaya Covid-19.

Baca juga: Bangun Solidaritas, Ganjar Kirim 15 Relawan untuk Bantu Penanganan Korban Gempa Sulbar

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memperpanjang PPKM darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Johnny menjelaskan, perpanjangan masa PPKM darurat akan diiringi dengan pemberian insentif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kami perpanjang dan akan ada insentif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bansos. Ibu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sudah siapkan semuanya,” ujarnya.

 

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com