Kolaborasi Pusat dan Daerah Dinilai Tak Berjalan Baik dalam Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kematian akibat Covid-19 belum juga menunjukan penurunan signifikan.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat lebih dari 1.000 orang meninggal setiap hari sejak Sabtu (17/7/2021) hingga Kamis (22/7/2021).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, fakta tersebut menunjukan kebijakan penanganan Covid-19 belum efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

"Indikasi bahwa pemerintah, ya kalau mau dikatakan penanganan Covid-19, enggak berjalan efektif terutama di tingkat daerah. Pemerintah pusat dan daerah kolaborasinya enggak berjalan baik," jelas Trubus dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

Kebijakan pada akhirnya tidak berjalan efektif karena pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat yang terus berganti-ganti.

"Pemerintah daerah mau percaya dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat menyampaikan (kebijakan) enggak konsisten. Misalnya setelah Presiden Joko Widodo mengatakan berencana melonggarkan PPKM darurat, setelah itu muncul lagi istilah PPKM level 1-4," terang dia.

"Pemerintah pusat bikin istilah-istilah baru terus untuk menghindari kewajiban dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Trubus mengungkapkan, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah bahkan cukup kesulitan untuk membedakan usaha sektor esensial yang diizinkan buka dan non esensial yang mesti tutup.

"Bingung, menerapkan sektor esensial dan non esensial saja pemerintah daerah itu bingung," ucap Trubus.

Baca juga: Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

Banyaknya jumlah kasus kematian, dalam pandangan Trubus, juga karena pemerintah daerah gagal menggerakkan perangkat di bawahnya.

"Political will menggerakkan struktur dibawah itu lemah. Seperti menggerakkan lurah, kepala desa, hingga camat. Yang didorong hanya RT, RW padahal mereka itu pejabat sosial, tidak dibayar," imbuh dia.

Trubus menuturkan, lambannya penanganan pasien dan distribusi kebutuhan juga menjadi penyebab angka kematian tinggi.

"Saya melihat adanya kelambanan, karena terlalu banyak yang diurus. Yang isoman tidak terurus, obat enggak ada, oksigen enggak ada, Dinas Kesehatan yang mengecek (pasien isoman) enggak ada, Satgas Covid-19 enggak ada, anggaran enggak ada," pungkas dia.

Dalam konferensi pers, Kamis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyoroti jumlah kasus kematian yang terjadi enam hari belakangan.

Ia menyatakan bahwa angka kematian pasien tidak bisa lagi ditoleransi.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 4, Wagub DKI: Kami Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

"Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita," tuturnya.

Diketahui angka kematian akibat Covid-19 kembali mencapai titik tertinggi pada Kamis, kemarin.

Pemerintah menunjukan terdapat 1.449 pasien tutup usia. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di tanah air pada 2 Maret 2020.

Empat provinsi dengan jumlah kematian tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 402 kasus, Jawa Timur sebanyak 270 kasus, DKI Jakarta 194 kasus dan Jawa Barat 141 kasus.