Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kolaborasi Pusat dan Daerah Dinilai Tak Berjalan Baik dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 23/07/2021, 15:56 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kematian akibat Covid-19 belum juga menunjukan penurunan signifikan.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat lebih dari 1.000 orang meninggal setiap hari sejak Sabtu (17/7/2021) hingga Kamis (22/7/2021).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, fakta tersebut menunjukan kebijakan penanganan Covid-19 belum efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

"Indikasi bahwa pemerintah, ya kalau mau dikatakan penanganan Covid-19, enggak berjalan efektif terutama di tingkat daerah. Pemerintah pusat dan daerah kolaborasinya enggak berjalan baik," jelas Trubus dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

Kebijakan pada akhirnya tidak berjalan efektif karena pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat yang terus berganti-ganti.

"Pemerintah daerah mau percaya dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat menyampaikan (kebijakan) enggak konsisten. Misalnya setelah Presiden Joko Widodo mengatakan berencana melonggarkan PPKM darurat, setelah itu muncul lagi istilah PPKM level 1-4," terang dia.

"Pemerintah pusat bikin istilah-istilah baru terus untuk menghindari kewajiban dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Trubus mengungkapkan, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah bahkan cukup kesulitan untuk membedakan usaha sektor esensial yang diizinkan buka dan non esensial yang mesti tutup.

"Bingung, menerapkan sektor esensial dan non esensial saja pemerintah daerah itu bingung," ucap Trubus.

Baca juga: Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

Banyaknya jumlah kasus kematian, dalam pandangan Trubus, juga karena pemerintah daerah gagal menggerakkan perangkat di bawahnya.

"Political will menggerakkan struktur dibawah itu lemah. Seperti menggerakkan lurah, kepala desa, hingga camat. Yang didorong hanya RT, RW padahal mereka itu pejabat sosial, tidak dibayar," imbuh dia.

Trubus menuturkan, lambannya penanganan pasien dan distribusi kebutuhan juga menjadi penyebab angka kematian tinggi.

"Saya melihat adanya kelambanan, karena terlalu banyak yang diurus. Yang isoman tidak terurus, obat enggak ada, oksigen enggak ada, Dinas Kesehatan yang mengecek (pasien isoman) enggak ada, Satgas Covid-19 enggak ada, anggaran enggak ada," pungkas dia.

Dalam konferensi pers, Kamis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyoroti jumlah kasus kematian yang terjadi enam hari belakangan.

Ia menyatakan bahwa angka kematian pasien tidak bisa lagi ditoleransi.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 4, Wagub DKI: Kami Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

"Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita," tuturnya.

Diketahui angka kematian akibat Covid-19 kembali mencapai titik tertinggi pada Kamis, kemarin.

Pemerintah menunjukan terdapat 1.449 pasien tutup usia. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di tanah air pada 2 Maret 2020.

Empat provinsi dengan jumlah kematian tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 402 kasus, Jawa Timur sebanyak 270 kasus, DKI Jakarta 194 kasus dan Jawa Barat 141 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com