Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 23/07/2021, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Arya Sinulingga menyebut, kecepatan penyerapan vaksin antara satu kabupaten/kota dengan lainnya tidak merata.

Hal itulah yang menyebabkan sejumlah daerah mengalami kekurangan stok vaksin.

"Kadang-kadang juga kita lihat kenapa bisa ya provinsi tersebut vaksinnya masih ada stoknya, tapi kok ada daerah yang kurang," kata Arya dalam siaran langsung Instagram Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman (@fadjroelrachman), Jumat (23/7/2021).

"Karena apa? Karena ada kabupaten/kota yang (vaksinnya) teserap cepat, ada kabupaten/kota yang nggak terserap cepat," tutur Staf Khusus Menteri BUMN itu.

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di Sleman Menipis, Diperkirakan Akan Habis dalam 4 Hari

Arya mengatakan, proses distribusi vaksin Covid-19 disalurkan oleh PT Bio Farma (Persero) ke 34 provinsi di Tanah Air. Selanjutnya, provinsi menyalurkan ke seluruh kabupaten/kota hingga ke tingkat Puskesmas.

Apabila jumlah vaksin di suatu kabupaten/kota masih ada yang belum digunakan, kata Arya, vaksin itu tak bisa ditarik kembali untuk menutupi keosongan stok vaksin di kabupaten/kota lainnya.

Sebab, distribusi vaksin sudah dihitung secara proporsional. Hanya saja, penyerapan yang tidak merata menyebabkan munculnya kekurangan stok vaksin.

"Jadi bisa di suatu daerah misalnya sudah ada 500.000 vaksin, tapi yang tervaksin baru 300.000. Ke mana yang 200.000 kok nggak dipakai? Padahal ini provinsi masih minta (vaksin) juga karena ada yang kurang. Sudah disebar merata, proporsional sesuai jumlahnya, ada yang cepat penyuntikan, ada yang lama," terang Arya.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Bima Arya Laporkan Kelangkaan Oksigen hingga Minta Distribusi Vaksin Covid-19 Dipercepat

Arya menyebut, tidak meratanya penyerapan vaksin disebabkan karena masih ada masyarakat di sejumlah daerah yang enggan divaksin. Sementara, di daerah lainnya permintaan akan vaksin tinggi.

Kendati demikian, Arya meminta masyarakat tak khawatir soal stok vaksin. Ia memastikan bahwa persediaan vaksin di Tanah Air mencukupi.

Hingga saat ini, total vaksin Covid-19 yang sudah diterima RI mencapai 151 juta dosis. Dari angka tersebut, sebanyak 127,9 juta dosis merupakan vaksin jadi.

Sisanya berupa vaksin dalam bentuk bulk atau bahan baku yang tengah diproses oleh PT Bio Farma.

"Sebenarnya ketersediaan vaksin nggak perlu dikhawatirkan," kata Arya.

Baca juga: Solo Minta Tambahan 50.000 Dosis Vaksin, Kejar Target 5.000 Per Hari

Untuk diketahui, vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Program tersebut hingga kini masih terus berjalan menyasar berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga lansia.

Pemerintah menargetkan, vaksinasi dapat menyasar 208.265.720 penduduk Tanah Air.

Presiden Joko Widodo pun berulang kali menginstruksikan jajarannya agar terus mempercepat vaksinasi. Ia ingin, ke depan angka vaksinasi mampu mencapai 5 juta suntikan per hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Nasional
Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Nasional
Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Nasional
ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

Nasional
Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Nasional
Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Nasional
Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Nasional
Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Nasional
Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Nasional
Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Nasional
Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Nasional
Petakan Potensi Ancaman IKN, Kodam Mulawarman Deteksi Ada 42 Kelompok Berpaham Radikalisme

Petakan Potensi Ancaman IKN, Kodam Mulawarman Deteksi Ada 42 Kelompok Berpaham Radikalisme

Nasional
Belum Lolos Verifikasi, Prima Sudah Siapkan Caleg untuk Pemilu 2024

Belum Lolos Verifikasi, Prima Sudah Siapkan Caleg untuk Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke