Hari Anak Nasional, Anggota DPR Sebut Covid-19 hingga Gizi Buruk Jadi PR Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2021 masih dalam kondisi angka penyebaran Covid-19 yang tinggi.

Kendati demikian, Mufida menyebut bahwa Hari Anak Nasional harus jadi refleksi menyeluruh guna menyelesaikan berbagai persoalan anak Indonesia.

"PR besar untuk anak-anak Indonesia saat ini bukan hanya Covid-19 yang menyasar anak, tapi juga sederet persoalan klasik yang belum menunjukkan perbaikan hingga kini seperti gizi buruk, pekerja anak termasuk kekerasan terhadap anak," kata Mufida dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan hal tersebut untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli setiap tahunnya.

Baca juga: Sejarah, Tema, dan Logo Hari Anak Nasional 2021

Mufida menguraikan, saat ini anak Indonesia juga menjadi korban pandemi Covid-19. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, sebanyak 12,6 persen anak Indonesia terpapar Covid-19.

"Artinya 1 dari 8 kasus Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Data ini juga dikonfirmasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI juga menyebut case fatality rate untuk pasien anak 3-5 persen dan paling banyak di dunia. Ini PR pertama yang prioritas dalam waktu dekat,” paparnya.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS itu menyebut, gerakan vaksin untuk anak harus terus disosialisasikan lebih masif sebagai salah satu tindakan pencegahan.

Mufida mengatakan, pekerjaan rumah untuk anak Indonesia bukan hanya Covid-19. Ia pun menggunakan data UNICEF dalam laporan level Malnutrisi anak Indonesia 2021.

Laporan itu mengungkap persoalan anak Indonesia adalah stunting, obesitas hingga wasting (kekurangan nutrisi).

"Diperkirakan ada 149,2 juta anak-anak yang mengalami stunting. Angka itu setara 22 persen anak-anak balita di dunia pada 2020. Jauh dari target pemerintah yang akan menurunkan hingga 14 persen," jelasnya.

Selain itu, ada 45,4 juta kekurangan nutrisi, UNICEF memprediksi jumlah anak-anak yang terdampak wasting tersebut sebetulnya 15 persen lebih banyak akibat Covid-19.

Kemudian, lanjut dia, ada juga 38,9 juta anak mengalami kegemukan atau overweight akibat kebanyakan kalori dan kurangnya aktivitas.

“Ini masalah klasik yang semakin parah sejak Pandemi sebab fungsi Posyandu akhirnya tidak berjalan. Pemenuhan gizi yang baik adalah bekal daya tahan tubuh. Sehingga program ini seharusnya tetap bisa berjalan bahkan menjadi salah satu program penanggulangan Covid-19 dengan meningkatkan imunitas anak dengan asupan gizi,” ucapnya.

Lebih lanjut, problem pekerja anak juga masih menjadi persoalan di Indonesia. Mufida mengungkap, jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019.

“Pekerja anak di Indonesia karakteristiknya berhubungan dengan daerah masing-masing. Bali misalnya, angka pekerja anak perempuan lebih tinggi karena berkaitan dengan daerah. Sementara pekerja anak di Papua didominasi anak dengan tingkat pendidikan rendah artinya ada hubungan dengan pendidikan di sana,” terangnya.

Tak sampai di situ, kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat selama pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020 yang juga terjadi pada saat pandemi.

Baca juga: Jokowi: Selamat Hari Anak Nasional, Tetap Semangat Belajar dan Bermain di Rumah

Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang dan penelantaran.

Untuk itu, Mufida menekankan selain fokus pada persoalan penanganan pandemi pada anak, pemerintah diminta bisa membagi fokus untuk mengurangi dampak persoalan anak yang masih menggunung.

"Apalagi selain persoalan Covid, sebenarnya itu adalah masalah klasik yang ternyata belum progres penurunan angka. Kita harapkan lintas sektor kementerian bisa membagi fokus agar generasi kita ke depan tidak menjadi lost generation apalagi ditambah pendidikan anak dipertaruhkan dengan sekolah masih tutup,” pungkasnya.