Kontras Minta Jaksa Agung Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung kemudian membentuk satuan tugas bagi kasus masa lalu. Namun, ia mengatakan pembentukan satgas itu juga tidak memberikan hasil signifikan terhadap penanganan kasus.

"Bahkan, penyelesaian kasus masa lalu tidak sedikitpun disinggung apalagi menjadi prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025," kata Rezaldi.

"Selain itu, banyaknya wacana alternatif nonyudisial bagi penyelesaian kasus masa lalu yang diambil pemerintah termasuk Menkopolhukam, Kemenkumham, dan Kejaksaan di dalamnya," ujar dia.

Dia pun menegaskan bahwa korban berhak atas penuntutan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidak-berulangan. Keempatnya adalah kumulatif dan tidak bisa ditiadakan satu sama lain.

Baca juga: Aktor Kunci Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Justru Melawan Orangtua Korban di Meja Pengadilan

Rezaldi mengatakan, Jaksa Agung tidak dapat memilah-milah kasus yang diselesaikan secara yudisial jika telah memenuhi prosedur saja.

Menurut dia, justru menjadi tugas kejaksaan sebagai penyidik untuk mendukung penyelidikan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010.

"Seperti memberi surat perintah, membentuk tim pra-penyidikan dam sebagainya, hingga berkas kasus matang dan siap diajukan ke pengadilan, demi melaksanakan fungsi Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dan membela kepentingan korban dari suatu perkara pidana, serta memberikan bangsa Indonesia keadilan proses pidana (criminal justice) bukan keadilan politik," ucapnya.