Kompas.com - 22/07/2021, 22:29 WIB
Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha KOMPAS.com/DANI PRABOWOWakil Ketua Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai, pengadaan enam pesawat latih tempur jenis T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan tidak akan menggangu anggaran pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Terkait dengan kondisi pandemi virus corona yang sedang melanda Tanah Air, saya yakin pembelian tersebut menggunakan skema pembayaran yang panjang dan lunak," kata Syaifullah saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Anggota Komisi I: Pengadaan 6 Pesawat T-50i Direncanakan sejak Lama

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berpendapat, meski pandemi sedang terjadi, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap diperlukan untuk memastikan kesiapan Indonesia apabila terjadi perang konvensional.

Syaifullah menuturkan, kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan, termasuk soal pesawat tempur, sudah direncanakan sejak lama.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Syaifullah, Indonesia sudah bekerja sama dengan Korea Selatan terkait transfer teknologi pembuatan pesawat tempur dan kapal selam.

Namun, menurut Syaifullah, kerja sama tersebut tidak membuahkan hasil yang memadai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pembelian pesawat tempur itu tampak lebih nyata barangnya sehingga kita tidak butuh lama untuk penambahan alutsista baru," ujar dia.

Baca juga: Harga 6 Pesawat Tempur T-50i yang Dibeli Kemenhan dari Korea Selatan Rp 3,4 Triliun

Adapun Kementerian Pertahanan menyatakan, penambahan keenam pesawat ini dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatan komponen industri dalam negeri untuk mendukung penguatan industri strategis dalam negeri.

Pengadaan pesawat tersebut juga dimaksudkan untuk menyiapkan penerbangan handal untuk menjaga wilayah NKRI.

Kemenhan menegaskan, proses pengadaan enam unit T-50i telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

"Dengan mengedepankan aspek efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sehingga obyektivitas dalam setiap tahapan proses kontrak dapat dipertanggung jawabkan," dikutip dari pernyataan pers Biro Humas Kemenhan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Nasional
Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

Nasional
Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X