Kompas.com - 22/07/2021, 15:53 WIB
Tenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATenaga kesehatan menjemur sepatu APD usai dicuci di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/3/2021). Hingga satu tahun berselang, pada 1 Maret 2021, pemerintah mencatat ada 1.341.314 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama. Dari jumlah kasus tersebut, 1.151.915 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 36.325 orang lainnya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah segera mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan.

Muhaimin mengatakan, masih banyak pemda, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, belum melunasi pembayaran insentif.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Setelah Ditegur Mendagri, Persentase Penyaluran Insentif Nakes di Daerah Meningkat

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Muhaimin menuturkan, mayoritas provinsi belum melunasi insentif.

Dari 34 provinsi, hanya Kalimantan Selatan yang sudah membayar seluruh insentif tenaga kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada pula provinsi yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes Covid-19. Per 17 Juli, hanya 31 provinsi yang telah menganggarkan insentif tenaga kesehatan dengan total anggaran mencapai Rp 2 triliun.

Kemudian, hanya 6 provinsi yang telah membayar lebih dari separuh insentif, di antaranya Kalimantan Selatan (100 persen), Nusa Tenggara Timur (74,11 persen), Kalimantan Barat (66,01 persen), Jawa Timur (62,08 persen), Banten (58,67 persen), dan Kalimantan Utara (50,13 persen).

Sementara, sejumlah provinsi belum melakukan realisasi anggaran insentif, antara lain Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

"Serta ada tiga provinsi lainnya yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua," tutur Muhaimin.

Selanjutnya, ada 452 kabupaten atau kota yang menganggarkan insentif. Namun, hampir separuh di antaranya belum merealisasikan insentif tersebut.

Hanya enam kabupaten atau kota yang telah melunasi insentif tenaga kesehatan yaitu Kota Depok, Kabupaten Pemalang, Kota Palembang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Baca juga: Pemda Lelet Bayar Insentif Nakes, Sri Mulyani: Segera Cairkan

Selain itu, Muhaimin meminta pemda yang belum menganggarkan insentif tenaga kesehatan agar merumuskan kebutuhan penganggaran secara cermat.

Mengingat, proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan, sehingga insentif untuk tenaga kesehatan dapat segera disalurkan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta pemerintah pusat membantu pemda yang kesulitan merealisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan.

Kemudian, pemerintah pusat perlu memastikan pembenahan data tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pandemi.

"Pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.