Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Bantah Anjloknya Jumlah Tes Covid-19 demi Pelonggaran PPKM Level 4

Kompas.com - 22/07/2021, 15:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah turunnya jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 yang berdampak pada penurunan kasus harian, dilakukan demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, penurunan jumlah tes Covid-19 terjadi akibat banyak petugas yang terpapar Covid-19.

"Tidak benar seperti itu, mengapa kok ada dugaan seperti itu? SDM/petugas testing banyak yang positif sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Kedua, kasus Covid-19 turun di beberapa daerah dan kegiatan tracing yang belum optimal," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Nadia juga mengatakan, masih banyak pasien Covid-19 yang belum terdeteksi terutama pasien yang tanpa gejala. Sehingga, proses testing dan pelacakan (tracing) di daerah tidak memenuhi target.

"Bisa saja kan kalau OTG tidak datang ke faskes dan target testing belum terpenuhi oleh kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah dapat berdampak pada penurunan kasus.

"Ini penting untuk masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mengatasi peningkatan kasus yang kita hadapi saat ini," kata dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

Sebelumnya diberitakan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, penurunan kasus itu dibarengi dengan rendahnya testing atau pemeriksaan kasus. Menurut dia, seharusnya jumlah testing Covid-19 ditingkatkan selama masa pandemi.

"Enggak boleh menurun (jumlah testing) disengaja atau tidak, ada manuver enggak? Supaya tanggal 26 Juli (PPKM) bisa dilonggarkan?" kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Pandu mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mempertanyakan mengapa jumlah testing Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Pertanyakan Jumlah Kasus Covid-19 dan Testing Turun, Epidemiolog: Supaya 26 Juli Bisa Dilonggarkan?

Sebab, kata dia, data itu akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi.

"Itu yang saya harapkan dari Presiden, (tapi) ternyata tidak. Yang dipilih hanya kasus yang menurun, enggak dicari tahu kenapa itu kasus bisa menurun, seolah-olah itu hasil dari PPKM," ujarnya.

"Kalau itu diambil untuk keputusan, jadi tidak akurat kan," kata Pandu.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com