Kompas.com - 22/07/2021, 13:24 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji memprioritaskan penyelesaian berbagai perkara korupsi di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Ketua PJI perwakilan KPK, Budhi Sarumpaet dalam memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/7/2021).

"Kami berupaya memprioritaskan penyelesaian berbagai perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak di kehidupan sosial masyarakat," kata Budhi Sarumpaet dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Firli Bahuri: Eksistensi dan Dedikasi Kejaksaan Semakin Dirasakan

Budhi mengatakan, perayaan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 ini dapat menjadi momentum persatuan Jaksa Indonesia perwakilan KPK untuk terus berupaya dalam berkontribusi nyata dan berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia melalui KPK.

"Kami berkomitmen penuh untuk selalu bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam penuntasan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Budhi

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, eksistensi dan dedikasi segenap insan Kejaksaan semakin dirasakan oleh masyarkat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di usianya yang semakin matang, eksistensi dan dedikasi segenap insan Korps Adhyaksa sebagai alat negara yang diberi wewenang oleh undang-ndang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan satu-satunya pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar), dapat kita rasakan dan lihat dari capaian kinerja Korps Adhyaksa," kata Firli dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 dan Catatan Perbaiki Integritas

Sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), Firli menilai, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di republik ini.

Mengingat, hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan bisa tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

"Kami sangat bersyukur sejak awal KPK berdiri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengirimkan putera puteri terbaik Korp Adhyaksa yang menjiwai 'Ruh' Trapsila Adhyaksa," kata Firli.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X