Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan "Positivity Rate" Masih Tinggi

Kompas.com - 22/07/2021, 13:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Juli jika kasus Covid-19 menurun.

Kendati demikian rencana pelonggaran tersebut dibayangi dengan penurunan hasil tes Covid-19 dan masih tingginya positivity rate.

Hal tersebut mengkhawatirkan lantaran data penurunan kasus Covid-19 tak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.

Jika pelonggaran dilakukan di tengah menurunnya tes Covid-19 dan meningkatnya positivity rate, dikhawatirkan semakin banyak warga yang tertular Covid-19 namun tidak terpantau dan tak tertangani dengan baik.

Akibatnya semakin banyak pula warga dengan gejala Covid-19 yang parah namun terpaksa isolasi mandiri di rumah karena rumah sakit tak sanggup menampung pasien. Hal itu mengakibatkan makin banyaknya nyawa yang melayang akibat Covid-19.

Baca juga: Hindari Dugaan Manipulasi Data, Pemerintah Diminta Transparan soal Turunnya Tes Covid-19

Berdasarkan data Satgas pada 16 Juli hingga 19 Juli, pemeriksaan spesimen terus menurun. Angka pemeriksaan berada di bawah 200.000 spesimen.

Pada Rabu (21/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 153.330. Pada Selasa (20/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 179.275. Sehari sebelumnya atau Senin (19/7/2021) ada 160.686 spesimen yang diperiksa.

Sedangkan pada Minggu (18/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa mencapai 192.918. Lalu, pada Sabtu (17/7/2021), jumlah spesimen tercatat ada 251.392.

Berikutnya, Jumat (16/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa tercatat 258.532 sampel. Sementara, pada Kamis (15/7/2021), terdapat 249.059 spesimen yang diperiksa.

Adapun positivity rate kasus harian Covid-19 harian pada Rabu sebesar 33,42 persen. Jika tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, yaitu hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, angka positivity rate lebih tinggi, yakni mencapai 47,62 persen.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

 

Angka positivity rate ini masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5 persen.

Jangan sembunyikan data

Menyikapi turunnya jumlah tes Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM, anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan 

Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021). 

Atas hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menghindari dugaan manipulasi data dengan cara melaporkan secara transparan kepada publik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com