Anggota DPR: Pemerintah Jangan Hanya Gonta-ganti Istilah, Testing Kita Turun Drastis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengganti-ganti istilah.

Secara khusus Netty pun menyoroti rendahnya jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 atau testing yang turun drastis dalam beberapa hari terakhir.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, klaim pemerintah yang menyebut jumlah kasus Covid-19 turun tidak bermakna apa-apa jika testing rendah.

Sebab, kata dia, angka positivity rate di Indonesia justru meningkat 30 persen dalam satu pekan terakhir.

Baca juga: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.780 Orang

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty.

Untuk itu, Netty menilai pemerintah mesti memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM, misalnya rata-rata tingkat keterisian tempat tidur yang dapat ditolerir

Kemudian, jumlah pasien isolasi mandiri, ketersediaan obat, tenaga kesehatan, oksigen, serta sejumlah indikator lainnya.

Selain itu, Netty menilai indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas," kata dia.

Di samping itu, Netty juga menyoroti pencairan insentif tenaga kesehatan, klaim rumah sakit, serta perhatian pemerintah terhadap para tenaga kesehatan.

Baca juga: Wapres Dorong Proses Perbaikan Data Masyarakat Penerima Bansos Covid-19

"Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan rakyat di masa PPKM dengan mencairkan bantuan sosial tepat waktu.

Ia meyakini, jika pemerintah menunaikan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan mengerti, bersimpati, dan mendukung kebijakan perpanjangan PPKM.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat melainkan PPKM Level 4.

Pemerintah juga mewacanakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila kasus penularan Covid-19 menurun.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan Covid-19 memang menurun, tetapi hal itu diikuti oleh turunnya jumlah spesimen Covid-19 yang diperiksa setiap harinya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penurunan kasus jelas disebabkan jumlah pemeriksaan spesimen menurun.

"Kita belum melewati puncak pandemi, penurunan kasus itu di tengah penurunan jumlah testing dan positvity rate yang meningkat. Jadi tidak mencerminkan adanya penurunan sebetulnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021).