Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pemerintah Jangan Hanya Gonta-ganti Istilah, Testing Kita Turun Drastis

Kompas.com - 22/07/2021, 10:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengganti-ganti istilah.

Secara khusus Netty pun menyoroti rendahnya jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 atau testing yang turun drastis dalam beberapa hari terakhir.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, klaim pemerintah yang menyebut jumlah kasus Covid-19 turun tidak bermakna apa-apa jika testing rendah.

Sebab, kata dia, angka positivity rate di Indonesia justru meningkat 30 persen dalam satu pekan terakhir.

Baca juga: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.780 Orang

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty.

Untuk itu, Netty menilai pemerintah mesti memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM, misalnya rata-rata tingkat keterisian tempat tidur yang dapat ditolerir

Kemudian, jumlah pasien isolasi mandiri, ketersediaan obat, tenaga kesehatan, oksigen, serta sejumlah indikator lainnya.

Selain itu, Netty menilai indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas," kata dia.

Di samping itu, Netty juga menyoroti pencairan insentif tenaga kesehatan, klaim rumah sakit, serta perhatian pemerintah terhadap para tenaga kesehatan.

Baca juga: Wapres Dorong Proses Perbaikan Data Masyarakat Penerima Bansos Covid-19

"Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan rakyat di masa PPKM dengan mencairkan bantuan sosial tepat waktu.

Ia meyakini, jika pemerintah menunaikan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan mengerti, bersimpati, dan mendukung kebijakan perpanjangan PPKM.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat melainkan PPKM Level 4.

Pemerintah juga mewacanakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila kasus penularan Covid-19 menurun.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan Covid-19 memang menurun, tetapi hal itu diikuti oleh turunnya jumlah spesimen Covid-19 yang diperiksa setiap harinya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penurunan kasus jelas disebabkan jumlah pemeriksaan spesimen menurun.

"Kita belum melewati puncak pandemi, penurunan kasus itu di tengah penurunan jumlah testing dan positvity rate yang meningkat. Jadi tidak mencerminkan adanya penurunan sebetulnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com