Kompas.com - 22/07/2021, 10:54 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengganti-ganti istilah.

Secara khusus Netty pun menyoroti rendahnya jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 atau testing yang turun drastis dalam beberapa hari terakhir.

"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut, klaim pemerintah yang menyebut jumlah kasus Covid-19 turun tidak bermakna apa-apa jika testing rendah.

Sebab, kata dia, angka positivity rate di Indonesia justru meningkat 30 persen dalam satu pekan terakhir.

Baca juga: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.780 Orang

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan," ujar Netty.

Untuk itu, Netty menilai pemerintah mesti memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM, misalnya rata-rata tingkat keterisian tempat tidur yang dapat ditolerir

Kemudian, jumlah pasien isolasi mandiri, ketersediaan obat, tenaga kesehatan, oksigen, serta sejumlah indikator lainnya.

Selain itu, Netty menilai indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.

"Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas," kata dia.

Di samping itu, Netty juga menyoroti pencairan insentif tenaga kesehatan, klaim rumah sakit, serta perhatian pemerintah terhadap para tenaga kesehatan.

Baca juga: Wapres Dorong Proses Perbaikan Data Masyarakat Penerima Bansos Covid-19

"Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan rakyat di masa PPKM dengan mencairkan bantuan sosial tepat waktu.

Ia meyakini, jika pemerintah menunaikan kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan mengerti, bersimpati, dan mendukung kebijakan perpanjangan PPKM.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat melainkan PPKM Level 4.

Pemerintah juga mewacanakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila kasus penularan Covid-19 menurun.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan Covid-19 memang menurun, tetapi hal itu diikuti oleh turunnya jumlah spesimen Covid-19 yang diperiksa setiap harinya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penurunan kasus jelas disebabkan jumlah pemeriksaan spesimen menurun.

"Kita belum melewati puncak pandemi, penurunan kasus itu di tengah penurunan jumlah testing dan positvity rate yang meningkat. Jadi tidak mencerminkan adanya penurunan sebetulnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.