Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu (21/7/2021).

Rakor tersebut juga dihadiri para wali kota dan bupati, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayah Jawa Timur.

"Saya ingin lebih banyak mendengar dari saudara-saudara tentang perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19, termasuk penerapan PPKM Darurat di Provinsi Jawa Timur yang juga sekarang sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan levelering, ada level 4, level 3, dan disesuaikan," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Adapun dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf menekankan tiga fokus pembahasan yakni evaluasi penerapan PPKM Darurat.

Baca juga: Covid-19 Varian Delta Paling Banyak Ditemukan di Jakarta

Kemudian pemantauan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment serta pelaksanaan vaksinasi.

"Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat lalu, case fatality rate (CFR) atau angka kematian turun dari 7,24 persen menjadi 6,61 persen, sedangkan kasus aktif naik secara signifikan dari 5,68 persen menjadi 19,49 persen.

Ia melanjutkan, di rumah sakit rujukan Covid-19, kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84 persen dan isolasi biasa 82 persen.

Angka tersebut itu disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu efek dari pembatasan, banyak warga e-KTP Jawa Timur yang sudah berdomisili di daerah lain.

Mengakhiri rapar tersebut, Ma'ruf memberikan arahan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data terkait jalur masuk dan distribusi vaksin, pemantauan bed occupancy ratio (BOR), serta ketersediaan oksigen.

Selain itu, satgas penanggulangan Covid-19 di daerah diharapkan mengoptimalkan tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR), dibandingkan dengan tes antigen.

Serta pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja kebutuhan penanganan Covid-19.

"Dan yang ini saya memberikan perhatian tentang PPKM Level, levelling istilahnya sekarang PPKM Mikro yang menggunakan level-level ini," ungkapnya.

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 Tinggi, Wapres Minta Satgas Jatim Tingkatkan Upaya Penanganan Pandemi

"Nah, kalo nanti sudah diketahui saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 yang harus turun sedikit demi sedikit turun, 3 turun, 2 turun," ucap dia.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.