Kompas.com - 22/07/2021, 06:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk Jawa dan Bali berlanjut hingga 25 Juli 2021.

Hal itu dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (20/7/2021) malam.

Meski demikian, dalam pengumuman tersebut, Jokowi tak secara tegas menyebutkan kata "perpanjangan" untuk PPKM darurat.

Namun, Jokowi langsung menjelaskan secara teknis bahwa jika tren kasus Covid-19 terus menurun, pemerintah segera melakukan pembukaan pengetatan atau relaksasi secara bertahap pada 26 Juli.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujar Jokowi.

Dia pun menyinggung hasil pelaksanaan PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 yang mampu menurunkan angka kasus Covid-19 dan keterisian tempat tidur di RS rujukan.

Baca juga: PPKM Level 4, Pemerintah Batasi Kedatangan Warga Negara Asing

Selain itu, Jokowi menekankan sejumlah alasan mengapa sebelumnya pemerintah memilih kebijakan PPKM darurat untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Selain untuk menurunkan angka penularan, PPKM darurat juga diharapkan mampu menurunkan beban fasilitas kesehatan.

Di akhir paparannya, Jokowi menjelaskan sejumlah aturan tentang operasional berbagai sektor jika relaksasi diberlakukan.

Penegasan perpanjangan oleh Luhut

Istilah "perpanjangan" baru ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa malam.

Luhut yang juga sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali mengungkapkan bahwa PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

"Diperpanjang. Kenapa sampai tanggal 25. Karena memang kita usulkan, kita pelajari, semua kita dengarkan (masukan berbagai pihak)," ujarnya dalam dialog B-Talk yang disiarkan KompasTV, Selasa malam.

Baca juga: Luhut: Relaksasi PPKM Dilakukan Bertahap jika Situasi Pandemi Membaik

Menurutnya, tambahan waktu PPKM selama beberapa hari diperlukan untuk memastikan penurunan kasus mobilitas masyarakat, kasus Covid-19, dan angka keterisian tempat tidur RS rujukan berlangsung stabil.

"Kalau kita lihat trennya semua flattening (melandai). Tapi ini kan fluktuatif, tidak serta-merta (menurun). Jadi kita sangat hati-hati melihat itu," tegas Luhut.

Dia menambahkan, situasi perpanjangan PPKM darurat ini akan dievaluasi.

Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 25 Juli 2021.

Bukan lagi PPKM darurat

Pada Rabu (21/7/2021) pagi, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagikan dokumen Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Inmendagri yang telah resmi diteken Mendagri Tito Karnavian itu, istilah PPKM darurat tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Inmendagri menyebut PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Nasional
Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Nasional
[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

Nasional
Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Nasional
Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Nasional
Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Isi UU IKN

Isi UU IKN

Nasional
Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Nasional
Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Nasional
Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

Nasional
Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Nasional
Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Nasional
Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.