4 Catatan untuk KPK Terkait Malaadministrasi Kebijakan Alih Status Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan ada malaadministrasi dalam kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Atas temuan tersebut, Ombudsman memberikan empat catatan untuk KPK terkait alih status pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Pertama, KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Ombudsman: KPK Abaikan Pernyataan Presiden Jokowi soal TWK

Endi mengatakan, penjelasan tersebut diperlukan terkait hak untuk memperoleh informasi, paling tidak untuk pegawai KPK itu sendiri.

Sebab, kata dia, jika asesmen bertujuan untuk menilai kemampuan, kompetensi atau menilai diri seseorang, maka orang tersebut perlu mengetahui permasalahannya.

"Sehingga kemudian bisa menjadi dasar untuk perbaikan di masa-masa mendatang, tanpa mengetahui itu, maka hasil ini tidak bisa menjadi dasar untuk penilaian kinerja dan peningkatan kinerja ke depan," ujar Endi.

Kedua, Ombudsman menilai hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Catatan ketiga, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Selanjutnya,  dengan membaca hakikat atau makna peralihan status pegawai KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK.

Kemudian, pertimbangan Mahkamah konstitusi dan pernyataan presiden serta temuan Ombudsman, maka  75 pegawai KPK itu harus menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

"Dalam proses pelaksanaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," ucap Robert.

Baca juga: Ombudsman: SK Penonaktifan Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, malaadministrasi ditemukan setelah pihaknya malakuka pemeriksaan terhadap tiga hal.

Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Dan ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.

"Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi malaadministrasi," ujar Najih.

Menurut Najih, temuan Ombudsman akan disampaikan kepada pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ketiga adalah surat saran yang kita sampaikan kepada presiden agar temuan malaadministrasi yang didapati oleh pemeriksaan ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," ujar Najih.