Kompas.com - 21/07/2021, 17:51 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Handout/wsj. BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (20/7/2021), menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat.

Banyak pihak yang mendukung PPKM darurat dilanjutkan lantaran sejumlah indikator penanganan Covid-19 seperti kurva penyebaran Covid-19 yang belum melandai dan masih tingginya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit.

Tingginya dua hal tersebut membuat sektor kesehatan nasional masih kolaps. Akibatnya banyak pasien Covid-19 dengan kondisi parah meninggal dunia saat isolasi mandiri karena tak bisa ditampung di rumah sakit.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Luhut: Tak Ada Pembatasan yang Langsung Dibuka Setelah 2 Minggu

Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menolak PPKM darurat diperpanjang. Mereka yang menolak khususnya masyarakat yang bekerja di sektor nonesensial dan pekerja yang berpenghasilan harian.

Selama PPKM darurat mereka yang bekerja di sektor nonesensial tidak diperbolehkan beraktivitas. Adapun para pedagang kecil yang berpenghasilan harian juga menurun omzetnya selama masa PPKM darurat karena waktu jualan yang dibatasi.

Di saat mereka kesulitan, bantuan sosial (bansos) yang semestinya disalurkan pemerintah pun terlambat turun sehingga membuat mereka semakin menolak perpanjangan PPKM darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada akhirnya, pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan dilonggarkan secara bertahap pada 26 Juli jika kurva melandai.

Namun demikian, saat mengumumkan kelanjutan PPKM darurat, Jokowi sama sekali tak menyebut kata "diperpanjang".

Baca juga: PPKM Darurat yang Akhirnya Diperpanjang 5 Hari...

Pengumuman bahwa PPKM darurat diperpanjang secara tegas disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi serta Koordinator PPKM darurat Luhut Binsar Panjaitan. Berikut isi pidato lengkap Jokowi saat mengumumkan kelanjutan PPKM darurat.

Bapak, Ibu, dan Saudara setanah air...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.