Kompas.com - 21/07/2021, 17:51 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Handout/wsj. BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021). Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengumuman kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (20/7/2021), menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu masyarakat.

Banyak pihak yang mendukung PPKM darurat dilanjutkan lantaran sejumlah indikator penanganan Covid-19 seperti kurva penyebaran Covid-19 yang belum melandai dan masih tingginya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit.

Tingginya dua hal tersebut membuat sektor kesehatan nasional masih kolaps. Akibatnya banyak pasien Covid-19 dengan kondisi parah meninggal dunia saat isolasi mandiri karena tak bisa ditampung di rumah sakit.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Luhut: Tak Ada Pembatasan yang Langsung Dibuka Setelah 2 Minggu

Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menolak PPKM darurat diperpanjang. Mereka yang menolak khususnya masyarakat yang bekerja di sektor nonesensial dan pekerja yang berpenghasilan harian.

Selama PPKM darurat mereka yang bekerja di sektor nonesensial tidak diperbolehkan beraktivitas. Adapun para pedagang kecil yang berpenghasilan harian juga menurun omzetnya selama masa PPKM darurat karena waktu jualan yang dibatasi.

Di saat mereka kesulitan, bantuan sosial (bansos) yang semestinya disalurkan pemerintah pun terlambat turun sehingga membuat mereka semakin menolak perpanjangan PPKM darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada akhirnya, pemerintah resmi memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan dilonggarkan secara bertahap pada 26 Juli jika kurva melandai.

Namun demikian, saat mengumumkan kelanjutan PPKM darurat, Jokowi sama sekali tak menyebut kata "diperpanjang".

Baca juga: PPKM Darurat yang Akhirnya Diperpanjang 5 Hari...

Pengumuman bahwa PPKM darurat diperpanjang secara tegas disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi serta Koordinator PPKM darurat Luhut Binsar Panjaitan. Berikut isi pidato lengkap Jokowi saat mengumumkan kelanjutan PPKM darurat.

Bapak, Ibu, dan Saudara setanah air...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.