Tim Advokasi Save KPK Ungkap Ada Dugaan Halangi Penyidikan oleh Pimpinan KPK

Kompas.com - 21/07/2021, 15:20 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melaporkan ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik pada Jumat (11/6/2021) KOMPAS.com/IRFAN KAMILPeneliti ICW Kurnia Ramadhana melaporkan ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik pada Jumat (11/6/2021)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada dugaan menghalangi penyidikan (obstruction of justice) yang dilakukan Pimpinan KPK.

Dugaan itu menyusul temuan Ombudsman RI yang menyebut adanya penggantian tanggal dalam surat penandatanganan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dan kontrak swakelola antara KPK dengan BKN terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK.

"Pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) menunjukan adanya kesengajaan dari pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu," kata peneliti ICW dan anggota Tim Advokasi Save KPK, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

"Mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik bahkan tujuh orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar, maka tindakan tersebut jelas menghalang-halangi penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Misalnya perkara bansos, suap ekspor benih lobster dan skandal pajak," ujar Kurnia.

Baca juga: Temukan Malaadministrasi Proses TWK, Ombudsman: KPK Harus Koreksi Proses Alih Status Pegawai KPK

Kurnia menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan menghalangi penyidikan dan sejumlah tindakan pelanggaran hukum lainnya dalam penyelenggaraan TWK.

"Koalisi masyarakat telah melaporkan Firli Bahuri kepada Polri dan laporan Ombudsman RI sudah cukup sebagai indikasi laporan tersebut segera dilanjutkan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim Advokasi Save KPK kemudian mendesak agar KPK membatalkan semua keputusan yang berdasarkan hasil asesmen TWK.

KPK juga diminta untuk segera mengembalikan hak-hak para pegawainya yang sebelumnya dinyatakan tak lolos TWK.

"KPK segera membatalkan semua keputusan terkait TWK, lalu mengaktifkan kembali, memulihkan, serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan TMS, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," turur Kurnia.

Baca juga: Ombudsman Temukan Penyimpangan Prosedur Pembentukan Perkom Pelaksanaan TWK Pegawai KPK

Diketahui Ombudsman RI menemukan adanya perubahan tanggal terkait penandatanganan nota kesepahaman dan swakelola antara Sekjen KPK dengan Kepala BKN.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dilakukan 8 April 2021, Kemudian kontrak swakelola ditandatangani 20 April 2021.

Namun, tanggal itu dibuat mundur menjadi 27 Januari 2021. Padahal TWK dilaksanakan 9 Maret 2021.

Berdasarkan hasil tersebut Ombdusman RI menilai adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh KPK dan BKN karena berarti TWK dilaksanakan tanpa adanya pendandatanganan nota kesepahaman dan swakelola.

Baca juga: Ombudsman RI: BKN Tak Berkompeten Laksanakan TWK Pegawai KPK



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.