PPKM Darurat: Dilanjut...Tidak...Dilanjut...Tidak...

Kompas.com - 21/07/2021, 14:55 WIB
Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka, menyusul pemberlakuan PPKM Darurat, Senin (19/7/2021). Bendera putih yang dikibarkan 104 pedagang itu merupakan tanda mereka tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian. KOMPAS.com/AGIE PERMADIPedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka, menyusul pemberlakuan PPKM Darurat, Senin (19/7/2021). Bendera putih yang dikibarkan 104 pedagang itu merupakan tanda mereka tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian.

Hidup itu sulit
Bagi mereka yang tak mau mencoba
Hidup itu menyebalkan
Bagi mereka yang lemah dan berputus asa

Selarik puisi “Jangan Menyerah” karya Yuningtias ini saya persembahkan untuk mereka para pedagang kaki lima di Cikapundung, Bandung, pemilik warung-warung makan serta penginapan di Garut, Jawa Barat yang beberapa hari lalu hingga hari ini masih “mengibarkan” bendera putih.

Baca juga: Jeritan PKL Cikapundung, Kibarkan Bendera Putih Tak Bisa Jualan Selama PPKM Darurat

 

Semangat untuk tidak berputus asa hanya bisa saya sematkan kepada para perjuang pencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing.

Betul, mereka menancapkan bendera putih untuk menyatakan mereka “menyerah” dan butuh perhatian dari pemerintah karena mereka tidak bisa mencari nafkah lagi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat menyebabkan kegiatan usaha berjalan melambat karena berbagai larangan. Mulai dari larangan makan di tempat bagi usaha warung makanan, jam operasional yang terbatas, penyekatan jalan yang berimbas sulitnya calon pembeli mendatangi penjual, turunnya daya beli hingga pembatasan dan larangan yang lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan perpanjangan berlakunya PPKM Darurat, yang semula berakhir pada tanggal 20 Juli menjadi tanggal 25 Juli 2021.

Baca juga: Memahami Kalimat Jokowi Ketika Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat

 

Dengan catatan, selama perpanjangan waktu tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang lagi atau dihentikan pada tanggal 26 Juli mendatang.

Tentu parameter-parameter seperti angka harian kasus postif covid, tingkat keterisian kamar di rumah sakit (BOR), angka kematian penderita covid, peningkatan kemampuan pemeriksaan dini, pelacakan dan perawatan (3 T atau testing, tracing dan treatment), kemampuan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kesahatan, peningkatan program vaksinasi dan lain-lain akan menjadi rujukan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan PPKM Darurat, pastilah tidak mudah dilakukan pemerintah karena menyangkut “nyawa” dan “perut” rakyat.

Jika PPKM Darurat tidak diperpanjang maka ancaman ledakan kenaikan angka positif penderita covid yang berkorelasi dengan collaps-nya fasilitas kesehatan akan terbentang di depan mata.

Sudah berhari-hari, Indonesia memegang “rekor” dunia dalam hal tingginya angka kematian harian dan angka kasus positif covid harian.

Sebaliknya, jika PPKM Darurat diperpanjang lagi maka suara-suara ketidakpuasan terhadap rezim Jokowi semakin kencang berhembus. Aksi demo mahasiswa di berbagai kota sudah mulai bergejolak.

Di Ambon, Maluku, mahasiswa Universitas Pattimura turun ke jalan menuntut dihentikannya PPKM Darurat. Di Jakarta, mahasiswa yang terhimpun dalam HMI juga menyuarakan hal yang serupa ditambah meminta Jokowi turun atau mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Walau ada larangan membuat kerumunan di lokasi umum, para pendemo nekad menyuarakan tuntutannya.

Buruh yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi, juga serempak menolak perpanjangan PPKM Darurat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Nasional
Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Nasional
Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X