Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

PPKM Darurat: Dilanjut...Tidak...Dilanjut...Tidak...

Kompas.com - 21/07/2021, 14:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hidup itu sulit
Bagi mereka yang tak mau mencoba
Hidup itu menyebalkan
Bagi mereka yang lemah dan berputus asa

Selarik puisi “Jangan Menyerah” karya Yuningtias ini saya persembahkan untuk mereka para pedagang kaki lima di Cikapundung, Bandung, pemilik warung-warung makan serta penginapan di Garut, Jawa Barat yang beberapa hari lalu hingga hari ini masih “mengibarkan” bendera putih.

Baca juga: Jeritan PKL Cikapundung, Kibarkan Bendera Putih Tak Bisa Jualan Selama PPKM Darurat

 

Semangat untuk tidak berputus asa hanya bisa saya sematkan kepada para perjuang pencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing.

Betul, mereka menancapkan bendera putih untuk menyatakan mereka “menyerah” dan butuh perhatian dari pemerintah karena mereka tidak bisa mencari nafkah lagi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat menyebabkan kegiatan usaha berjalan melambat karena berbagai larangan. Mulai dari larangan makan di tempat bagi usaha warung makanan, jam operasional yang terbatas, penyekatan jalan yang berimbas sulitnya calon pembeli mendatangi penjual, turunnya daya beli hingga pembatasan dan larangan yang lain.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan perpanjangan berlakunya PPKM Darurat, yang semula berakhir pada tanggal 20 Juli menjadi tanggal 25 Juli 2021.

Baca juga: Memahami Kalimat Jokowi Ketika Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat

 

Dengan catatan, selama perpanjangan waktu tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang lagi atau dihentikan pada tanggal 26 Juli mendatang.

Tentu parameter-parameter seperti angka harian kasus postif covid, tingkat keterisian kamar di rumah sakit (BOR), angka kematian penderita covid, peningkatan kemampuan pemeriksaan dini, pelacakan dan perawatan (3 T atau testing, tracing dan treatment), kemampuan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kesahatan, peningkatan program vaksinasi dan lain-lain akan menjadi rujukan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan PPKM Darurat, pastilah tidak mudah dilakukan pemerintah karena menyangkut “nyawa” dan “perut” rakyat.

Jika PPKM Darurat tidak diperpanjang maka ancaman ledakan kenaikan angka positif penderita covid yang berkorelasi dengan collaps-nya fasilitas kesehatan akan terbentang di depan mata.

Sudah berhari-hari, Indonesia memegang “rekor” dunia dalam hal tingginya angka kematian harian dan angka kasus positif covid harian.

Sebaliknya, jika PPKM Darurat diperpanjang lagi maka suara-suara ketidakpuasan terhadap rezim Jokowi semakin kencang berhembus. Aksi demo mahasiswa di berbagai kota sudah mulai bergejolak.

Di Ambon, Maluku, mahasiswa Universitas Pattimura turun ke jalan menuntut dihentikannya PPKM Darurat. Di Jakarta, mahasiswa yang terhimpun dalam HMI juga menyuarakan hal yang serupa ditambah meminta Jokowi turun atau mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Walau ada larangan membuat kerumunan di lokasi umum, para pendemo nekad menyuarakan tuntutannya.

Buruh yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi, juga serempak menolak perpanjangan PPKM Darurat.

Bagi buruh, jika PPKM dilanjut sama saja dengan mengabaikan nasib buruh yang sudah “ngos – ngosan” didera dampak PPKM.

Kalangan usaha juga serupa, perpanjangan PPKM sama saja dengan upaya mematikan usaha mereka dengan sistematis.

Selain tidak ada upaya keringanan pajak di saat operasional usaha terhenti, pemerintah juga tidak memberikan solusi bagi kelanjutan usaha mereka.

Para penggiat aksi kemasyarakatan juga menyatakan ketidaksetujuan mengingat bantuan sosial dan bantuan tunai di masa pandemi kerap salah sasaran dan rawan dengan terjadinya korupsi.

Di tengah kekhawatiran aksi protes masal “pengibaran bendera putih” sebagai pertanda mosi tidak percaya kepada pemerintah, Jokowi sekali lagi harus menhambil keputusan yang tidak populer.

Hasil jajak pendapat terbaru membuktikan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam penanganan covid dari waktu ke waktu semakin terjerembab.

Survei Lembaga Survei Indonesia yang baru saja diumumkan (19 Juli 2021) menyebut Jokowi hanya mendapat ponten 59,6 persen di paruh Juni 2021.

Padahal di Agustus 2020, masih 65,5 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi dalam mengatasi covid.

Di September 2020, turun lagi di angka 64 persen, di Oktober 2020 anjlok lagi di 57,9 persen walau sempat naik ke angka 66,4 persen (November 2020) dan 68,9 persen di Desember 2020.

Baca juga: LSI: Tingkat Kepercayaan Publik pada Jokowi dalam Tangani Pandemi Capai Titik Terendah

Pertebal sense of crisis

Di tengah badai pandemi covid yang belum bisa diprediksikan kapan berakhirnya, kebijakan perpanjangan PPKM Darurat sebaiknya dipandang sebagai upaya final dalam menghentikan laju penyebaran kasus positif covid.

Perpanjangan PPKM Darurat kali ini yang terakhir sebagai rangkaian upaya uji coba, yang sebelumnya terkesan “gas” dilepas dan “rem” diinjak.

Gas di lepas itu ketika mengendorkan kebijakan larangan ketat dan rem diinjak itu muncul di saat terjadinya ledakan penyebaran kasus positif covid.

Harus ada konsistensi, ketegasan dan kekompakkan di tim pemerintahan Jokowi. Tidak boleh lagi ada kebijakan di lapangan yang ambigu, tidak boleh lagi ada menteri yang mengeluarkan pernyataan di luar kewenangannya, semua kebijakan menteri harus fokus kepada penanganan penyelamatan nasib rakyat serta mempertebal sense of crisis.

Koordinasi dan komunikasi di era Jokowi ini memang sangat payah. Kasus lemahnya koordinasi penyaluran bantuan tabung oksigen dari Singapore untuk Pemerintahan Kota Solo adalah buktinya.

Oksigen yang sudah tiba, tidak bisa digunakan segera karena harus menunggu persetujuan dari berbagai instansi di pusat. Perlu gerak cepat dan menyederhanakan rantai birokrasi di masa pageblug ini.

Baca juga: Akhirnya 200 Tabung Oksigen Hibah Singapura Dikirim ke RS Rujukan Covid-19 di Solo

Di tataran pemerintah daerah, sebaiknya para kepala daerah lebih mau teliti dan konsentrasi kerja dalam mengawasi penggunaan anggaran di APBD agar fokus kepada penanggulangan covid.

Teguran “keras” Kementerian Dalam Negeri kepada 19 provinsi diantaranya Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Maluku, Aceh dan Papua agar dana yang sudah ada segera disalurkan untuk pembayaran insntif tenaga kesehatan dan pembelian peralatan penanganan covid, ternyata masih tertahan di tingkatan Bappeda dan bagian keuangan.

Baca juga: 19 Kepala Daerah yang Ditegur Keras Mendagri Terkait Dana Covid-19

Kasus “kibaran bendera putih” di Cikapundung harusnya tidak terjadi jika jajaran Pemkot Bandung dan Pemrov Jawa Barat bersinergi untuk mengatasi persoalan tuntutan para pedagang.

Kibaran bendera putih di Garut, Jawa Barat juga harusnya tidak dilakukan jika pihak Pemkab Garut mau dialog sembari mencari solusi bersama yang terbaik untuk semua pihak.

Harus obyektif dan jujur kita akui, tidak ada Presiden, Gubernur hingga Bupati siap menghadapi tantangan maha dasyat seperti sekarang ini.

Tidak ada yang menyangka bahkan meprediksikan keganasan corona seperti sekarang ini di awal mula kejadian tersebut merebak.

Mari kita dukung penuh Jokowi untuk memperpanjang PPKM Darurat hinggal taggal 25 Juli mendatang dengan tetap kritis mengkoreksi yang salah.

Dan untuk selanjutnya PPKM Darurat tidak diberlakukan lagi per tanggal 26 Juli 2021. Cukup sudah derita rakyat kecil dan menengah yang menerima dampak yang menyengsengsarakan ini.

Dengan catatan, ketika PPKM Darurat dicabut harus ada tindakan tegas dan keras terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Hanya ada satu cara untuk mendisplinkan warga yang lalai memakai masker, tetap berkerumun, masih menyebarkan informasi sesat soal covid dengan penindakan hukum tanpa kompromi.

Di masa akhir kepemimpinan Jokowi, dia tidak butuh lagi keplokan tangan dan sorakan riuh. Dia hanya butuh dukungan dan ketaatan warganya.

Kita haqqul yaqin, tidak ada pemerintah yang dzolim terhadap rakyatnya sendiri. Kita tahu dia sudah kerja keras, kita hanya belum melihat kesungguhan secara total dari anak buahnya saja.

Jokowi tidak perlu tampil dalam frame sedetik dalam sebuah film fiksi Barat tetapi Jokowi harus tetap (menangis) melihat penderitaan rakyatnya dan tetap (tertawa) bersama rakyatnya di saat perbaikan keadaan telah terjadi.

Tetap menangis agar segera mengambil tindakan yang tepat dan tetap tertawa agar imun kebaikan tetap terpatri dalam optimesme bangsa. Kita bukan bangsa yang gagal!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.