Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Vaksin ke Daerah yang Kehabisan Stok

Kompas.com - 21/07/2021, 14:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di sejumlah daerah.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 tidak boleh terhenti untuk mengejar target herd immunity yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Antusiasme rakyat untuk divaksinasi di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Minta Pemerintah Tingkatkan Testing dan Tracing, Anggota DPR: Kita Butuh Data Riil dan Konkret

Ia mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah cepat menghabiskan stok vaksin, harus diimbangi oleh pengadaan vaksin yang juga cepat oleh pemerintah pusat.

Puan menekankan agar jangan sampai ada jeda dalam program vaksinasi Covid-19, karena tidak tersedianya vaksin.

"Jangan sampai ada jeda. Vaksinasi jangan sampai terhenti karena vaksin tidak tersedia," tuturnya.

Ketua DPP PDI-P itu meminta pemerintah terus berupaya dengan segala cara untuk mendatangkan vaksin, sehingga tidak ada lagi laporan dari daerah bahwa vaksin habis yang mengakibatkan terhentinya vaksinasi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Sentra Vaksinasi Ditambah untuk Hindari Kerumunan

Ia berpandangan, Pemerintah Daerah sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi agar vaksin dihabiskan dan tidak ada lagi stok.

"Tinggal sekarang pemerintah yang harus gerak cepat untuk mendatangkan vaksin. Jadi pemerintah pusat yang mendatangkan vaksin harus kejar-kejaran dengan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi," ujar dia.

Diketahui, laporan stok vaksin menipis atau bahkan habis di sejumlah provinsi di antaranya Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sejumlah warganet juga berkeluh kesah akibat tertundanya jadwal vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Baca juga: Vaksin Kurangi Risiko Berat, Masyarakat Diminta Tidak Ragu Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi dosis kedua ini disebutkan tertunda karena stok vaksin di beberapa daerah sudah habis.

Menurut Juru Bicara Vaksinasi untuk Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, masalah penundaan jadwal vaksinasi Covid-19 terjadi karena masalah distribusi.

Ia menjelaskan, distribusi vaksin sementara ini diutamakan bagi wilayah dengan angka kasus Covid-19 tinggi, seperti Pulau Jawa dan Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com