Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Malaadministrasi TWK Pegawai KPK, Ombudsman Telah Klarifikasi 7 Pihak

Kompas.com - 21/07/2021, 13:27 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya pelanggaran malaadministrasi terkait kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu, ditemukan setelah Ombudsman melakukan serangkaian pemeriksaan dengan klarifikasi kepada tujuh pihak.

"Dan tindaklanjut dari Ombudsman, kami memulai proses pemeriksaan sejak 4 Juni dimulai dari klarifikasi," kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Malaadministrasi Kebijakan TWK Pegawai KPK

Robert menyebutkan, pada 4 Juni 2021 Ombudsman RI pertama kali melakukan klarifikasi kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

Kedua, pada 7 Juni 2021, klarifikasi juga dilakukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dan tim asesor.

Ketiga, lanjut Robert, klarifikasi kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah dilakukan pada 10 Juni 2021.

"Kepada KPK waktu itu dihadiri oleh wakil Ketua KPK, Sekjen, Kepala Biro dan timnya," ucap dia.

Baca juga: Temuan Ombudsman: KPK dan BKN Lakukan Penyimpangan Prosedur Pelaksanaan TWK

Klarifikasi, keempat juga dilakukan kepada Menteri PAN-RB atau sestama dan tim serta kepada Direktur Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Juni 2021.

Kelima, kata Robert, pada 17 Juni 2021 klarifikasi juga dilakukan lagi kepada Kepala BKN diwakili oleh Kepala Pusat dan Bantuan Hukum Kepegawaian Bagian Perundang-undangan.

Ombudsman pun meminta keterangan kepada pelapor dugaan malaadministrasi tersebut. Terakhir, ahli administrasi publik juga dimintai keterangan oleh Ombudsman.

Dalam hal ini, Robert menyebut dua ahli yang dimintai keterangan, yakni Ahli Adminsitrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia profesor Eko Prasodjo.

Baca juga: Ombudsman RI: BKN Tak Berkompeten Laksanakan TWK Pegawai KPK

Kemudian, ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia doktor Harsanto Rursadi.

"Sehingga menjadi bahan untuk Ombusdman kemudian bisa menelaah, menganalisis, dan menyampaikan kesimpulan," ujar Robert.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Nasional
Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Nasional
Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Nasional
SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Nasional
KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

Nasional
Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Nasional
Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan 'Event'

Kapolri Persilakan Pelaku Industri Kreatif Kritik soal Perizinan Penyelenggaraan "Event"

Nasional
Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Nasional
Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Nasional
Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Nasional
PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Nasional
Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Nasional
Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com