Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Disarankan Tambah Anggaran Bansos Rp 50 Triliun dari Anggaran Infrastruktur Jalan Tol

Kompas.com - 21/07/2021, 12:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengusulkan pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang didapat dari anggaran infrastruktur jalan tol.

Menurut Sukamta, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM) Darurat.

"Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Kapolri: Polisi Salurkan 475.420 Paket Bansos ke Warga Selama PPKM Darurat

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons keputusan pemerintah yang memperpanjang periode PPKM Darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Anggota Komisi I DPR itu menekankan, dalam hal ini, pemerintah perlu segera menuntaskan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak. Apa kategorinya?

"Penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh dan mereka yang kehilangan pekerjaan karena PPKM Darurat harus segera dituntaskan," tuturnya.

Selain penyaluran bansos, tambah dia, pemerintah juga perlu memprioritaskan dua hal lain dalam PPKM Darurat.

Baca juga: Mendagri: PPKM Tidak Enak, tetapi Harus Dilakukan untuk Keselamatan Rakyat

Pertama dan menurutnya paling mendesak adalah pemerintah harus memastikan semua daerah telah menyiapkan fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk menangani pasien Covid-19.

"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan Covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," ujar dia.

Hal kedua yang harus diprioritaskan adalah pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.

Menurut Sukamta, pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah. Sebab, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah.

"Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data Covid hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ketua DPR Nilai Lima Hari ke Depan Sangat Krusial, Penegakan PPKM Diminta Tak Kendur

Sukamta mengingatkan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dua pekan, dirinya masih mendapat informasi dari daerah terkait adanya sejumlah kekurangan.

Informasi kekurangan itu di antaranya kurangnya pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, serta kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran akibat terpapar Covid-19.

Atas informasi tersebut, ia menekankan agar pemerintah betul-betul menjalankan prioritas-prioritas yang harus segara dituntaskan dalam PPKM Darurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com