Pemerintah Disarankan Tambah Anggaran Bansos Rp 50 Triliun dari Anggaran Infrastruktur Jalan Tol

Kompas.com - 21/07/2021, 12:55 WIB
(Dok. Kompas.com) Pemberian bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19. Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFAL(Dok. Kompas.com) Pemberian bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengusulkan pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang didapat dari anggaran infrastruktur jalan tol.

Menurut Sukamta, anggaran tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM) Darurat.

"Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Kapolri: Polisi Salurkan 475.420 Paket Bansos ke Warga Selama PPKM Darurat

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons keputusan pemerintah yang memperpanjang periode PPKM Darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Anggota Komisi I DPR itu menekankan, dalam hal ini, pemerintah perlu segera menuntaskan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak. Apa kategorinya?

"Penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh dan mereka yang kehilangan pekerjaan karena PPKM Darurat harus segera dituntaskan," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain penyaluran bansos, tambah dia, pemerintah juga perlu memprioritaskan dua hal lain dalam PPKM Darurat.

Baca juga: Mendagri: PPKM Tidak Enak, tetapi Harus Dilakukan untuk Keselamatan Rakyat

Pertama dan menurutnya paling mendesak adalah pemerintah harus memastikan semua daerah telah menyiapkan fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk menangani pasien Covid-19.

"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan Covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," ujar dia.

Hal kedua yang harus diprioritaskan adalah pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.