Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kritik soal Penanganan Pandemi, Luhut: Kamu Enggak Tahu Sulitnya Atasi Ini

Kompas.com - 21/07/2021, 11:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedih banyak pihak yang dengan mudah mengkritik pemerintah terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Ia menyebut, mengatasi lonjakan pandemi bukanlah perkara mudah.

"Sekarang ini jadi kalau saya melihat orang terlalu menggampangkan kritik itu saya sedih aja. Kamu enggak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini," kata Luhut dalam sebuah dialog di Kompas TV, Selasa (20/7/2021) malam.

Baca juga: Minta Maaf atas PPKM Darurat, Luhut Ungkap Alasan dan Bicara Kesedihannya

Luhut mengatakan, banyak yang berpikir bahwa kasus Covid-19 dapat diturunkan dengan hanya memakai masker. Padahal, kenyataannya virus corona varian Delta menyebar dengan begitu cepat.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah, kata Luhut, selalu mempertimbangkan pandangan dari banyak pihak, mulai dari epidemiolog hingga masyarakat kecil seperti para pedagang kaki lima.

Oleh karenanya, Luhut tak ingin ada pihak yang mempolitisasi kebijakan penanganan pandemi.

"Saya sedih aja kalau orang masih memainkan, mempolitisasi keadaan ini. Ini humanity, masalah kemanusiaan yang enggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi," kata Luhut.

"Saya bilang kalau mau berpolitik nanti berpolitik sana silakan, saya enggak komen politik. Saya sudah cukup tua, saya sudah selesai, saya sudah cukup (dengan politik)," tuturnya.

Baca juga: Luhut: Penanganan Covid-19 Tak Sempurna, tetapi Kita Harus Optimistis

Luhut mengakui bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait penanganan pandemi memang belum sempurna. Masih terdapat kekurangan di berbagai sisi.

Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan. Sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut pun mengaku bertanggung jawab untuk menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Ada tanggung jawab moral dari saya kok belum bisa dihentikan (kenaikan kasus Covid-19) ini. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya," kata Luhut.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu belakangan.

Baca juga: 23 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Meninggal Dunia dalam Sehari

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (20/7/2021) menunjukkan, terjadi penambahan 38.325 kasus positif dalam 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 saat ini mencapai 2.950.058 orang, terhitung sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Satgas juga mencatat ada 550.192 kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Kasus aktif ialah pasien yang masih terkonfirmasi positif dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 20 Juli itu diperpanjang 5 hari hingga 25 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pelonggaran baru akan dilakukan pada 26 Juli 2021. Itu pun dengan catatan apabila kasus Covid-19 mengalami penurunan.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi, Selasa (20/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com