Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kritik soal Penanganan Pandemi, Luhut: Kamu Enggak Tahu Sulitnya Atasi Ini

Kompas.com - 21/07/2021, 11:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedih banyak pihak yang dengan mudah mengkritik pemerintah terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Ia menyebut, mengatasi lonjakan pandemi bukanlah perkara mudah.

"Sekarang ini jadi kalau saya melihat orang terlalu menggampangkan kritik itu saya sedih aja. Kamu enggak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini," kata Luhut dalam sebuah dialog di Kompas TV, Selasa (20/7/2021) malam.

Baca juga: Minta Maaf atas PPKM Darurat, Luhut Ungkap Alasan dan Bicara Kesedihannya

Luhut mengatakan, banyak yang berpikir bahwa kasus Covid-19 dapat diturunkan dengan hanya memakai masker. Padahal, kenyataannya virus corona varian Delta menyebar dengan begitu cepat.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah, kata Luhut, selalu mempertimbangkan pandangan dari banyak pihak, mulai dari epidemiolog hingga masyarakat kecil seperti para pedagang kaki lima.

Oleh karenanya, Luhut tak ingin ada pihak yang mempolitisasi kebijakan penanganan pandemi.

"Saya sedih aja kalau orang masih memainkan, mempolitisasi keadaan ini. Ini humanity, masalah kemanusiaan yang enggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi," kata Luhut.

"Saya bilang kalau mau berpolitik nanti berpolitik sana silakan, saya enggak komen politik. Saya sudah cukup tua, saya sudah selesai, saya sudah cukup (dengan politik)," tuturnya.

Baca juga: Luhut: Penanganan Covid-19 Tak Sempurna, tetapi Kita Harus Optimistis

Luhut mengakui bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait penanganan pandemi memang belum sempurna. Masih terdapat kekurangan di berbagai sisi.

Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan. Sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut pun mengaku bertanggung jawab untuk menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Ada tanggung jawab moral dari saya kok belum bisa dihentikan (kenaikan kasus Covid-19) ini. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya," kata Luhut.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu belakangan.

Baca juga: 23 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Meninggal Dunia dalam Sehari

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com