KILAS

Gus Menteri Pastikan Kades yang Tak Maksimalkan Dana Desa Akan Dapat Sanksi

Kompas.com - 21/07/2021, 10:36 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri menegaskan akan memberi sanksi kepada para kepala desa (kades) yang tidak memaksimalkan penggunaan dana desa. DOK. Humas Kemendesa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri menegaskan akan memberi sanksi kepada para kepala desa (kades) yang tidak memaksimalkan penggunaan dana desa.

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa dirinya akan memberi sanksi tegas kepada para kepala desa (kades) yang tidak memaksimalkan dana desa dengan baik.

“Dana desa itu untuk bantuan langsung tunai (BLT), padat karya tunai desa (PKTD), dan Desa Lawan Covid-19,” kata Halim yang akrab di sapa Gus Menteri ini melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Tiga komponen tersebut, menurut dia, merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

“BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar delapan juta keluarga penerima manfaat (KPM), PKTD, dan Desa Aman Covid-19. Jika di bawah 2020, nanti akan dievaluasi,” katanya.

Baca juga: Optimalkan Dana Desa, Gus Menteri Minta Kades Fokus Pada 3 Program

Oleh karena itu, dia memohon kepada setiap kades untuk selalu mengecek desa terkait kelancaran penyaluran tiga komponen yang minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, pihaknya akan mengirimkan data sebagai referensi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kalau ada tambahan, silakan. Dana desa boleh digunakan untuk itu, meski lebih besar dari tahun 2020. PKTD itu juga harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan pemerintah daerah (pemda). Kalau ini (PKTD) bisa maksimal, warga tidak akan berdampak signifikan oleh pandemi,” tutur Gus Menteri.

Sebelumnya, Gus Menteri memang memberi imbauan kepada para kades untuk menggenjot penyaluran BLT dan PKTD secara tepat sasaran.

Ia melaporkan, dana desa yang sebelumnya digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan konsumsi difokuskan pada dua hal, yakni BLT dan PKTD.

Baca juga: Gus Menteri Minta Seluruh Jajaran Kemendesa PDTT Wujudkan Empati secara Maksimal

“BLT dana desa menjadi pendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” kata Gus Menteri saat menjadi narasumber di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa (20/7/2021).

Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tersebut memaparkan, sasaran utama KPM adalah mereka yang terdampak pandemi Covid-19, kehilangan mata pencaharian, tidak termasuk dalam DTKS, serta mereka dengan anggota keluarga berpenyakit kronis menahun.

Sementara itu, PKTD menyasar para keluarga setengah penganggur serta kelompok miskin dan marjinal, seperti difabel dan perempuan kepala keluarga (Pekka) yang tahun 2020 mencapai 2,4 juta jiwa.

“Dana desa itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus difokuskan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Gus Menteri Mendadak Jadi Trending Topic di Twitter, Ada Apa?

Tak hanya itu, dana desa juga difokuskan ke program Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di berbagai pos gerbang desa dan ruang-ruang isolasi desa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap kades tidak perlu menyatakan alasan kesulitan penyaluran BLT, karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan relaksasi yang mempermudah proses pencairan.

“Tidak boleh ada lagi warga desa yang belum memperoleh jaring pengaman sosial. Ini semua harus dicover oleh BLT dan dana desa. Akan ada pemantauan setiap hari melalui pendamping desa, kades, dan pemda," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.