PSI Minta 3 Hal Dijalankan agar PPKM Darurat Bisa Dilonggarkan 26 Juli

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah dan semua pihak menjalankan tiga hal hingga Minggu (25/7/2021) agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat bisa dilonggarkan pada Senin (26/7/2021).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaati protokol kesehatan untuk masyarakat dan penegakan oleh pihak berwenang.

"Semua orang diharapkan diam di rumah, kecuali terpaksa. Ketika di luar, prokes harus benar-benar ditegakkan. Pihak berwenang juga jangan ragu untuk menindak meski tentu dengan cara-cara yang manusiawi,” kata Giring dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: PPKM Level 4, Supermarket dan Pasar Tradisional Dibatasi Hanya Sampai Pukul 20.00

Hal kedua adalah bantuan untuk masyarakat terdampak perlu disegerakan pemerintah, tetapi bantuan juga harus tepat sasaran.

Menurut Giring, bantuan itu sangat diperlukan masyarakat terdampak PPKM Darurat yang diperpanjang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kalau bantuan segera tiba, mereka tidak perlu lagi memikirkan cara memenuhi kebutuhan keluarga dan tetap di rumah," ujarnya.

Berikutnya yang ketiga, Giring meminta agar pemerintah mempercepat dan lebih memasifkan vaksinasi Covid-19.

Sebab, dia menilai bahwa vaksin diyakini mampu membentengi diri sehingga jika terpapar, efek yang dialami seseorang tidak terlalu parah.

Baca juga: Kapolri: Polisi Salurkan 475.420 Paket Bansos ke Warga Selama PPKM Darurat

"Pemerintah dan semua elemen masyarakat perlu mengejar target herd immunity yaitu 85 persen rakyat Indonesia harus sudah vaksinasi lengkap," ujar Giring.

"Pasti mustahil dalam pekan ini, tapi momentum perpanjangan PPKM Darurat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk lebih memastikan vaksinasi," kata dia.

Giring melanjutkan, jika tiga hal tersebut bisa dilaksanakan, maka perekonomian akan kembali bergerak dan penyebaran virus terkendali.

“Pasar-pasar akan dibuka, pengemudi online, tukang becak, pedagang kaki lima, dan lain-lain akan kembali leluasa beraktivitas. Dengan ini ekonomi akan tumbuh kembali," kata Giring.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Luhut: Tak Ada Pembatasan yang Langsung Dibuka Setelah 2 Minggu

Dia menegaskan, PPKM Darurat adalah bentuk nyata prinsip atau filosofi pemerintah untuk mewujudkan salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Menurut Giring, bentuk nyata itu diwujudkan pemerintah dalam bentuk penambahan anggaran Rp 45 triliun, dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

"Ini bukti keseriusan pemerintah yang tidak boleh disia-siakan semua pihak. Jangan sampai uang rakyat dari APBN ini sia-sia lantaran kita mengabaikan tiga hal di atas," ucap Giring.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, jika tren kasus Covid-19 menurun, pemerintah bakal membuka secara bertahap PPKM Darurat pada keesokan harinya yaitu Senin (26/7/2021).

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi, saat menyampaikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).