JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri di Kabinet Kerja menyampaikan permohonan maaf terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.
Permohonan maaf kali pertama disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021).
"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujarnya.
Luhut berjanji pemerintah akan terus bekerja keras sehingga penularan Covid-19 akibat varian Delta dapat diturunkan.
"Dan penyaluran bansos kepada masyarakat dapat berjalan," tambahnya.
Baca juga: Luhut: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia jika PPKM Darurat Belum Maksimal
Adapun sebelum menyampaikan permohonan maaf, Luhut menyatakan, penanganan Covid-19 di masa PPKM darurat terkendali.
Pernyataan Luhut yang menyatakan pandemi Covid-19 terkendali di tengah terus meningkatnya kasus baru dan kasus aktif Covid-19 sontak memantik kemarahan publik.
Berikutnya, giliran Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta maaf. Erick meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19 jika dalam menjalankan penugasannya belum sempurna.
"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin (19/7/2021).
Baca juga: Setelah Luhut, Kini Erick Thohir Minta Maaf Terkait Penanganan Covid-19
Kendati demikian, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN terus berupaya maksimal dalam melaksanakan penugasan terkait penanganan Covid-19, baik di jajaran kementerian maupun semua BUMN.
"Tapi, percayalah dengan segala kekuatan yang kami punya, baik korporasi maupun layanan publik, kami berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” imbuh dia.
Sebelum kedua menteri tersebut meminta maaf, Presiden Joko Widodo pun telah mengingatkan mengenai komunikasi publik pejabat dalam penanganan pandemi Covid-19 agar tak membuat gaduh publik.
Presiden menekankan agar para pejabat menyampaikan bahasa yang menimbulkan optimisme dan menimbulkan ketenangan.
"Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan urusan makan, perut, ini hati-hati," ujar Jokowi saat menyampaikan pengantar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021 yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
Baca juga: Di Hadapan Luhut, Alissa Wahid Sampaikan Pesan soal PPKM Darurat