Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 20/07/2021, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, memberikan sejumlah catatan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurutnya, PPKM darurat perlu dilanjutkan dan diperketat. Namun, ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasinya.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan bahkan diperketat bukan diringankan,” kata Sulfikar kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Jaring Pengaman Sosial Selama PPKM Darurat

Sulfikar menilai PPKM darurat ini memberikan sedikit dampak postif mengenai pola transmisi penularan.

Selama pembatasan, jam operasional mal atau pusat perbelanjaaan dibatasi. Perkantoran wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Sehingga, Sulfikar berpandangan, tingkat penularan di tiga tempat dapat ditekan.

“Kita lihat penularannya terjadi di level mikro, keluarga, tetangga dan ini bersifat sangat masif dan sulit untuk dihindari,” ucap dia.

Selanjutnya, Sulfikar menyoroti jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 yang masih belum mencapai target.

Sementara, Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menargetkan testing mencapai 500.000 spesimen per hari.

Sulfikar menyayangkan penurunan jumlah spesimen menjelang akhir masa berlaku PPKM darurat.

“Dan masih jauh menuju 500.000. Padahal kita butuh paling tidak 500.000 per hari untuk bisa mengetahui skala penularan yang terjadi di masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: Epidemiolog: Kasus Harian Covid-19 Turun karena Testing Berkurang

 

Catatan lainnya yakni terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah PPKM darurat.

Ia menekankan, implementasi PPKM darurat harus diikuti dengan penyaluran bansos kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sulfikar mengkritik penyaluran bansos saat ini yang belum sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita lihat bansosnya ini mengalir tapi tidak sebanyak dan cepat yang dibutuhkan, sehingga akhirnya ya kita sendiri banyak konflik yang terjadi dan aktivitas masyarakat di sektor ini juga masih tetap ramai,” tutur dia.

Sulfikar berharap, apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pemerintah menyalurkan bansos yang cepat dan efektif ke masyarakat.

“Kemarin kan sudah ditambah (anggaran) sama Menteri Keuangan. Yang jadi masalah bagaimana memindahkan duit dari kas negara ke kas setiap keluarga, ke rekening-rekening setiap keluarga,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Nasional
Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Nasional
DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
PKB: Pecinta Bola Akan 'Tandain' Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

PKB: Pecinta Bola Akan "Tandain" Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

Nasional
Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke