Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Implementasi PPKM Darurat Perlu Diperbaiki, Ini Catatan Pakar Sosiologi Bencana

Kompas.com - 20/07/2021, 15:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, memberikan sejumlah catatan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurutnya, PPKM darurat perlu dilanjutkan dan diperketat. Namun, ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasinya.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan bahkan diperketat bukan diringankan,” kata Sulfikar kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Jaring Pengaman Sosial Selama PPKM Darurat

Sulfikar menilai PPKM darurat ini memberikan sedikit dampak postif mengenai pola transmisi penularan.

Selama pembatasan, jam operasional mal atau pusat perbelanjaaan dibatasi. Perkantoran wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Sehingga, Sulfikar berpandangan, tingkat penularan di tiga tempat dapat ditekan.

“Kita lihat penularannya terjadi di level mikro, keluarga, tetangga dan ini bersifat sangat masif dan sulit untuk dihindari,” ucap dia.

Selanjutnya, Sulfikar menyoroti jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 yang masih belum mencapai target.

Sementara, Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menargetkan testing mencapai 500.000 spesimen per hari.

Sulfikar menyayangkan penurunan jumlah spesimen menjelang akhir masa berlaku PPKM darurat.

“Dan masih jauh menuju 500.000. Padahal kita butuh paling tidak 500.000 per hari untuk bisa mengetahui skala penularan yang terjadi di masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: Epidemiolog: Kasus Harian Covid-19 Turun karena Testing Berkurang

 

Catatan lainnya yakni terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah PPKM darurat.

Ia menekankan, implementasi PPKM darurat harus diikuti dengan penyaluran bansos kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sulfikar mengkritik penyaluran bansos saat ini yang belum sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita lihat bansosnya ini mengalir tapi tidak sebanyak dan cepat yang dibutuhkan, sehingga akhirnya ya kita sendiri banyak konflik yang terjadi dan aktivitas masyarakat di sektor ini juga masih tetap ramai,” tutur dia.

Sulfikar berharap, apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pemerintah menyalurkan bansos yang cepat dan efektif ke masyarakat.

“Kemarin kan sudah ditambah (anggaran) sama Menteri Keuangan. Yang jadi masalah bagaimana memindahkan duit dari kas negara ke kas setiap keluarga, ke rekening-rekening setiap keluarga,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com