Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Akhir dari Pandemi Belum Bisa Diprediksi, Kita Butuh Ketahanan Napas yang Panjang

Kompas.com - 20/07/2021, 07:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, akhir dari pandemi Covid-19 saat ini belum bisa diprediksi.

Terlebih saat ini banyak varian baru virus corona bermunculan dan berpotensi menyebabkan pandemi berlangsung lebih lama.

"Akhir dari pandemi ini belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian delta. Tiga hari yang lalu, WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru, varian baru lagi. Dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya, kita butuh ketahanan napas yang panjang," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Jelang Berakhirnya PPKM Darurat, Jokowi: Pelonggaran Dilakukan kalau Penularan Covid-19 Rendah

Jokowi meminta gubernur, bupati, wali kota serta dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar semuanya fokus kepada masalah ini, baik sisi penanggulangan Covid-19-nya maupun sisi ekonomi.

"Dan, manajemen serta pengorganisasian adalah kunci, dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi.

Kepemimpinan yang dimaksud adalah memahami kondisi lapangan secara baik serta bisa bergerak cepat dan responsif.

"Dan kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Muncul Varian Baru Virus Corona, Pandemi Lebih Panjang dari yang Diperkirakan

Dia pun mengakui, saat ini ada aspirasi masyarakat, agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan.

Namun, hal semacam itu bisa dilakukan jika kasus penularan Covid-19 rendah dan jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah.

"Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," katanya.

"Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini, hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," tambah kepala negara.

Baca juga: Jokowi: Kita Perlu Lebih Banyak Korbankan Kepentingan Pribadi, Dahulukan Kepentingan Masyarakat

Sementara itu, pada Senin sore, pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan kasus harian Covid-19.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (19/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 34.257 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.911.733 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com