Kompas.com - 19/07/2021, 23:22 WIB
Pedagang kaki lima berjalan di dekat mural bertema pencegahaan penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jakarta, Rabu (01/04) ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPedagang kaki lima berjalan di dekat mural bertema pencegahaan penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jakarta, Rabu (01/04)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dapat diperpanjang jika melihat masih tingginya penambahan kasus Covid-19.

Menurut dia, memperpanjang periode PPKM darurat merupakan pilihan terbaik yang bisa dilakukan untuk menekan penularan virus Corona.

"Dengan melihat posisi kasus Covid-19 yang masih cukup tinggi, pilihan terbaik barangkali memperpanjang PPKM Darurat," kata Nurhadi, saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Jelang Berakhirnya PPKM Darurat, Jokowi: Pelonggaran Dilakukan kalau Penularan Covid-19 Rendah

Kendati demikian, Nurhadi meminta pemerintah memperhatikan beberapa hal jika memutuskan perpanjangan PPKM darurat.

Politisi Partai Nasdem ini meminta pemerintah menyiapkan kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat kecil agar bisa bertahan hidup. Ia mengatakan, perlu ada skema jaring pengaman sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jaring pengaman sosialnya bagaimana? Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai itu saja tidak cukup," ujarnya.

Nurhadi meminta pemerintah pusat agar memberikan instruksi dan aturan yang mengikat serta tegas kepada pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.

Menurutnya, jaring pengaman sosial itu berguna untuk membantu masyarakat, misalnya para pedagang kecil yang tidak bisa berjualan selama PPKM darurat.

"Mereka tidak jualan, sedangkan mereka belum ter-cover bantuan sosial dari pusat," tutur dia.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Selain itu, Nurhadi mengusulkan agar pemerintah menambah kebijakan baru yaitu menutup sementara pintu perjalanan internasional, khususnya terkait kedatangan warga negara asing (WNA).

Ia menilai, menutup pintu kedatangan warga asing juga dalam rangka mencegah penularan varian baru virus corona yang datang dari luar.

"Ini juga penting dilakukan agar rakyat percaya pada pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menekankan soal  proses penanganan pasien Covid-19 yang harus bisa dilihat hasilnya, terutama penurunan angka kematian.

"Dan tidak kalah pentingnya di masa PPKM Darurat, pihak pemerintah daerah bekerja sama dengan semua stakeholder untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap warga yang menjalankan isolasi mandiri (isoman)," kata Nurhadi.

Hal tersebut, kat Nurhadi, perlu dilakukan agar fatality rate atau angka kematian akibat Covid-19 menurun sekaligus mengurangi laju antrian pasien di rumah sakit.

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

Diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di berbagai sektor selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Kegiatan yang dibatasi mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, restoran, wisata, transportasi, dan lainnya.

PPKM darurat diterapkan di Jawa-Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang mencatatkan penularan virus corona dalam jumlah besar. Kebijakan itu berlaku sejak 3 Juli dan berakhir pada 20 Juli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.