KILAS

Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendesa PDTT Siap Manfaatkan Dana Desa

Kompas.com - 19/07/2021, 19:37 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat menghadiri Rapat Tingkat menteri (RTM) virtual pada Senin (19/7/2021). DOK. Humas Kementerian Desa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat menghadiri Rapat Tingkat menteri (RTM) virtual pada Senin (19/7/2021).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, pihaknya akan memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

"Dana Desa akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)," ujar Gus Halim dalam rapat tingkat menteri (RTM) secara virtual pada Senin (19/7/2021).

Hal tersebut menjadi strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk menanggulangi kemiskinan di desa, terutama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga keberadaannya hadir karena (pandemi) Covid-19,” papar Gus Halim.

RTM tersebut diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan untuk membahas perhitungan kemiskinan.

Baca juga: Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gus Halim, dalam RTM menjelaskan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, serta miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

“PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marginal lainnya seperti difabel,” kata Gus Halim seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin.

Lebih lanjut, ia menegaskan, Kemendesa PDTT akan menggenjot program BLT dan PKTD agar penyebarannya semakin meningkat.

“BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ini bisa turun atau bisa naik. Kami berikan ruang yang luas kepada desa (kades) untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga. Jika (ada warga) terkena dampak (PPKM darurat), harus segera dimasukkan dalam KPM,” tegas Gus Halim.

Baca juga: Menteri Desa: Dana Desa Rp 28,82 Triliun Telah Dicairkan

Perubahan data KPM tersebut, kata dia, harus disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

“Dengan demikian, fleksibilitas penggunaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan,” kata Gus Halim.

Ia pun menyebutkan, per Senin (19/7/2021), KPM BLT Dana Desa sudah mencapai 5.150.000 keluarga dari target delapan juta keluarga.

Sebagai informasi, RTM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tersebut dihadiri pula Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.