Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Ajak Pemerintah Vietnam Perangi Penyelundupan Benih Lobster

Kompas.com - 19/07/2021, 19:07 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak pemerintah Vietnam untuk memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang masih marak terjadi.

Pasalnya, menurut Trenggono, penyelundupan BBL merupakan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang menjadi musuh global.

“Ajakan ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia maupun Vietnam berkomitmen untuk memerangi praktik IUU fishing dan berkomitmen mengelola serta membangun sektor perikanan di negara masing-masing secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2021).

Tak hanya itu, Trenggono juga meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membantu proses penangkapan.

Baca juga: Mudahkan Nelayan Tangkap Ikan, Kementerian KP Kembangkan Aplikasi Laut Nusantara

“Di dalam negeri, kami juga tegas terhadap penyelundup. Kami menggandeng TNI dan Polri untuk memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) resmi melarang ekspor BBL melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021.

Dalam Permen itu, dijelaskan bahwa pengambilan biota laut dari alam hanya boleh dilakukan jika berkaitan dengan praktik budi daya di dalam negeri.

Langkah Kementerian KP itu lantas menutup keran ekspor BB untuk selanjutnya difokuskan pada budi daya lobster dalam negeri, peningkatan devisa melalui ekspor lobster konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan keterjaminan kelestarian BBL maupun lobster di alam.

Baca juga: Jaga Keberlanjutan Ikan Banyar, Kementerian KP Lakukan Riset dengan Analisis Otolith

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Menteri Trenggono pun mendukung pengembangan produktivitas budi daya lobster di Indonesia dan menjalin kerja sama dengan pemerintah Vietnam.

Rencana kerja sama itu pun dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Trenggono dengan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Vietnam Denny Abdi.

“Kami pastikan akan memberi ruang bagi para pembudidaya di Vietnam untuk berusaha di Indonesia,” kata Trenggono.

Sementara itu, Dubes RI untuk Vietnam Denny Abdi memastikan bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan jajaran pemerintah Vietnam mengenai kerja sama bilateral tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Camilan Berbahan Ikan

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang membawahi bisnis kelautan dan perikanan di Vietnam. Kami sudah sampaikan komitmen pemerintah Indonesia,” kata dia.

Di samping itu, sambungnya, Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Vietnam sudah pula mengatur pertemuan dua menteri negara untuk membahas kerja sama lebih lanjut.

“Kerja sama ini berpotensi menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai sumber pangan laut (perikanan) dunia,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com