Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Ajak Pemerintah Vietnam Perangi Penyelundupan Benih Lobster

Kompas.com - 19/07/2021, 19:07 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak pemerintah Vietnam untuk memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang masih marak terjadi.

Pasalnya, menurut Trenggono, penyelundupan BBL merupakan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang menjadi musuh global.

“Ajakan ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia maupun Vietnam berkomitmen untuk memerangi praktik IUU fishing dan berkomitmen mengelola serta membangun sektor perikanan di negara masing-masing secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2021).

Tak hanya itu, Trenggono juga meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk membantu proses penangkapan.

Baca juga: Mudahkan Nelayan Tangkap Ikan, Kementerian KP Kembangkan Aplikasi Laut Nusantara

“Di dalam negeri, kami juga tegas terhadap penyelundup. Kami menggandeng TNI dan Polri untuk memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) resmi melarang ekspor BBL melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021.

Dalam Permen itu, dijelaskan bahwa pengambilan biota laut dari alam hanya boleh dilakukan jika berkaitan dengan praktik budi daya di dalam negeri.

Langkah Kementerian KP itu lantas menutup keran ekspor BB untuk selanjutnya difokuskan pada budi daya lobster dalam negeri, peningkatan devisa melalui ekspor lobster konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan keterjaminan kelestarian BBL maupun lobster di alam.

Baca juga: Jaga Keberlanjutan Ikan Banyar, Kementerian KP Lakukan Riset dengan Analisis Otolith

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Menteri Trenggono pun mendukung pengembangan produktivitas budi daya lobster di Indonesia dan menjalin kerja sama dengan pemerintah Vietnam.

Rencana kerja sama itu pun dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Trenggono dengan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Vietnam Denny Abdi.

“Kami pastikan akan memberi ruang bagi para pembudidaya di Vietnam untuk berusaha di Indonesia,” kata Trenggono.

Sementara itu, Dubes RI untuk Vietnam Denny Abdi memastikan bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan jajaran pemerintah Vietnam mengenai kerja sama bilateral tersebut.

Baca juga: Tingkatkan Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Camilan Berbahan Ikan

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang membawahi bisnis kelautan dan perikanan di Vietnam. Kami sudah sampaikan komitmen pemerintah Indonesia,” kata dia.

Di samping itu, sambungnya, Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Vietnam sudah pula mengatur pertemuan dua menteri negara untuk membahas kerja sama lebih lanjut.

“Kerja sama ini berpotensi menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai sumber pangan laut (perikanan) dunia,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com