Kompas.com - 19/07/2021, 17:50 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti Pendidikan Kilat (Diklat) Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan pada Selasa (20/7/2021).

Mereka merupakan pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) namun dianggap masih bisa dibina.

Kendati demikian, tidak semua dari pegawai tersebut bersedia mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi, Hotman Tambunan misalnya, meskipun menjadi bagian dari 24 pegawai yang bisa dibina, dirinya menyatakan enggan mengikuti pelatihan tersebut.

"Pelatihan ini disebut sebagai bagian dari proses alih status, tapi dasar hukum dalam proses alih status di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara hanya dikenal pelatihan orientasi ASN," kata Hotman kepada Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: 24 Pegawai KPK Akan Ikut Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan pada 20 Juli 2021

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak dikenal pelatihan bela negara, dan pelatihan orientasi ASN dilakukan setelah penetapan dan pelantikan jadi ASN. Terus apa dasar hukum dari pelatihan ini?," ucap dia.

Selain itu, pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut pun telah meminta hasil dari asesmen tes wawasan kebangsaan yang telah diberikan Badan Kepegawaian Negara ke KPK.

Namun, hingga kini seluruh pegawai yang tidak lolos itu tidak juga diberikan hasil tes wawasan kebangsaan mereka.

"Kami minta pun adalah data dan informasi yang telah diserahkan BKN ke KPK tanggal 29 April dan dipertontonkan di KPK dengan berbagai seremoni, ini pun tak diberikan, terus apa rohnya pelatihan ini?," ujar Hotman.

Hotman pmenilai, pelatihan ini bisa saja dilakukan, tetapi harus sebagai bagian dari peningkatan kompetensi bukan bagian dari proses seleksi alih status menjadi ASN.

Apalagi, adanya proses seleksi TWK itu lah yang menjadi alasan pegawai yang tidak lolos melakukan gugatan kepada Ombudsman, Komnas HAM bahkan dalam waktu dekat akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca juga: KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

"Apalagi persyaratan di pelatihannya bersedia untuk diberhentikan jika tidak lulus pelatihan, ini kan bentuk pemaksaan dan pengambilalihan hak secara paksa tanpa dasar," ujar Hotman.

"Padahal saat TWK pun kita sama sekali tak diberi informasi secara utuh. Bahkan, kami merasa cenderung dibohongi," tutur dia.

Dengan berbagai kejanggalan pada proses  TWK itu, Hotman mengatakan, para pegawai KPK akhirnya melaporkan proses alih status tersebut ke Ketua Dewan Pengawas KPK.

"Intinya, kami ingin proses alih status pegawai KPK menjadi ASN didasarkan atas asas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan penghormatan pada hak asasi serta prinsip-prinsip good governance," ucap Hotman.

KPK telah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI untuk penyelenggaraan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.

Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, kata dia, direncanakan oleh Kementerian Pertahanan.

Baca juga: 24 Pegawai KPK Ditawari Ikut Pendidikan Bela Negara, 9 Lainnya Memilih untuk Melawan

Adapun pelaksanaan diklat tersebut akan berlangsung selama 30 hari.

Pembelajaran dan pengembangan kompetensi dalam diklat ini meliputi nilai-nilai dasar bela negara, sistem pertahanan semesta, wawasan kebangsaan (4 konsensus dasar bernegara), sejarah perjuangan bansa, pembangunan karakter bangsa, dan ketermpilan dasar bela negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Ada Tempat Wisata, Mal dan Pasar yang Sudah Buka, tapi Tak Pakai PeduliLindungi

Jokowi Ungkap Ada Tempat Wisata, Mal dan Pasar yang Sudah Buka, tapi Tak Pakai PeduliLindungi

Nasional
Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Nasional
SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

Nasional
Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Nasional
Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Nasional
Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Nasional
Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Nasional
Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Nasional
Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Nasional
Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.