FSBPI Sebut Ada Puluhan Pabrik di Sektor Manufaktur Tekstil hingga Sepatu Masih Beroperasi 100 Persen

Kompas.com - 19/07/2021, 14:56 WIB
Ilustrasi buruh/pekerja di pabrik. KOMPAS.COM/MOHAMAD IQBAL FAHMIIlustrasi buruh/pekerja di pabrik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Dian Septi Trisnanti mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hampir tidak berlaku bagi banyak pekerja di sektor manufaktur tekstil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL).

Menurut Dian, setidaknya ada puluhan pabrik manufaktur TGSL di wilayah Jakarta, Tangerang, Subang, Sukabumi dan Solo yang masih beroperasi sepenuhnya.

“Di banyak sentra industri sektor ini misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen,” kata Dian dalam telekonferensi, Senin (19/7/2021).

Lebih lanjut, Dian mengungkapkan, para pekerja tersebut diwajibkan bekerja apabila tidak ingin kehilangan pekerjaannya.

Bahkan, mereka seringkali tetap diminta lembur hingga bekerja tanpa disediakan alat pelindung diri (APD) di dalam ruang padat yang tertutup.

Baca juga: KSPI Sebut PPKM Darurat Tidak Efektif, Masih Ditemukan Klaster Buruh

“Dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri, APD, masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dan fasilitas kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin penunjang,” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Dian mengatakan, klaster pabrik menjadi salah satu klaster yang penyebarannya paling agresif di masa PPKM Darurat.

Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam waktu dua minggu terakhir, setidaknya ada ribuan anggota serikat pekerja buruh di sektor TGSL yang terpapar Covid-19.

“Dalam dua minggu terakhir saja, ribuan anggota kami di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar melalui tempat kerja atau pabrik,” ucap dia.

Menurut Dian, kebijakan PPKM Darurat yang sudah berlangsung saat ini juga masih terkesan longgar serta nyaris tidak ada sanksi berarti bagi sejumlah pelanggaran.

Baca juga: KSPI Minta Pelaksanaan PPKM Darurat Diikuti Perlindungan Hak Buruh

“Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan PPKM juga terjadi, misalnya, pembatasan mobilitas transportasi diterapkan, tetapi aktivitas kegiatan di beberapa tempat,” ujar dia.

“Misalnya aktivitas produksi pabrik, persidangan di pengadilan negeri, dan lain-lain, terus berlangsung menyebabkan masyarakat seringkali menjadi bingung,” sambung Dian.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.