Kompas.com - 19/07/2021, 14:27 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim KOMPAS.com/ISTAnggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali belum berjalan efektif karena tidak dibarengi dengan kebijakan jaring pengaman sosial.

Menurut Luqman, hal itu membuat masyarakat tetap melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencari penghasilan dengan tidak mematuhi ketentuan PPKM darurat.

"Tanpa jaring pengaman sosial yang besar, sebagian masyarakat pasti akan cenderung tidak mematuhi PPKM Darurat. Mereka tetap akan berusaha melakukan aktifitas untuk mencari penghasilan," kata Luqman dalam siaran pers, Senin (19/7/2021).

Luqman juga menyoroti realisasi anggaran yang sudah dirancang sebelum PPKM darurat, seperti anggaran insentif tenaga kesehatan daerah, tidak terlaksana dengan baik.

Selain soal bantuan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai banyak pemerintah daerah yang tidak mengawasi pelaksanaan PPKM darurat di daerah mereka secara ketat.

"Akibat pelaksanaan PPKM Darurat yang tidak optimal, justru lebih banyak merugikan masyarakat secara ekonomi dan kesehatan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Masih Terjadi Overload Pasien di RS, IDI Minta Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Luqman pun memberikan sejumlah catatan yang mesti dikerjakan pemerintah apabila hendak memperpanjang PPKM darurat yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021).

Beberapa di antaranya adalah Presiden Joko Widodo memimpin langsung pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali, menambah anggaran jaring pengaman sosial, menggencarkan vaksinasi, menyediakan tempat isolasi di setiap desa/kelurahan, serta pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu ia juga menilai perlu ada pengetatan di sejumlah sektor seperti menghentikan kegiatan konstruksi, menutup masuknya warga negara asing kecuali untuk keperluan diplomasi tingkat tinggi, dan meniadakan kegiatan transportasi publik.

"Apabila pemerintah tidak memungkinkan melakukan penyempurnaan kebijakan PPKM Darurat sebagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan di atas, maka saya usul PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi untuk menentukan perlu tidaknya PPKM darurat diperpanjang.

Menurut Luhut, ada dua indikator dalam evaluasi tersebut. Salah satunya data kasus Covid-19.

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

"Ada dua indikator yang digunakan untuk mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate trennya semakin baik," kata Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali saat konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Adapun sebelum konferensi pers Luhut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut Presiden Joko Widodo telah memutuskan perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir seperti dilansir Antara, Jumat (16/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Nasional
Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Nasional
Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.