Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Terjadi Overload Pasien di RS, IDI Minta Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 14:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) darurat dapat diperpanjang oleh pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi rumah sakit tengah kewalahan menampung pasien, terutama pasien Covid-19.

"Kami mengusulkan dengan kondisi data yang kami dapatkan, dengan masih adanya overload di beberapa rumah sakit, maka kami tetap berharap ini (PPKM) perlu diperpanjang," ujar Adib di acara Update Kondisi Dokter dan Strategi Upaya Mitigasi Risiko mencegah Kolapsnya Fasilitas Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Tidak hanya diperpanjang, evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali yang akan segera berakhir juga perlu dilakukan.

Termasuk memperluas penerapan PPKM tersebut di luar wilayah Jawa-Bali yang kasus Covid-19-nya berpotensi meningkat.

"Laporan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali yang sudah ada peningkatan kasus, maka ini perlu juga diupayakan perluasan di wilayah-wilayah yang potensinya sekarang adanya kenaikan kasus," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter IDI Mahesa Paranadipa mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan sesuai undang-undang (UU) Karntina Kesehatan.

Baca juga: Besok Hari Terakhir PPKM Darurat, Apakah Diperpanjang? Ini Kata Satgas

Apalagi saat ini kasus Covid-19 yang terjadi semakin meningkat tajam.

"Jadi memang pertimbangannya selama lonjakan kasus belum bisa terkontrol dengan baik dan masih terus terjadi, maka harus segra dibuat kebijakan untuk membatasi gerak masyarakat," kata dia.

Sebab kebijakan PPKM membatasi mobilitas masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dalam jarak dekat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempercayakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu.

"Terutama kebijakan membatasi gerakan tapi harus dengan solusi-solusi bagi masyarakat," ucap Mahesa.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Anies Sebut Masih Banyak Pasien Antre Masuk Rumah Sakit

Adapun PPKM darurat di Jawa-Bali akan berakhir besok, Selasa (20/7/2021).

Banyak kalangan mendesak agar PPKM tersebut diperpanjang mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang belum menurun.

Pemerintah pun belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com