Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Terjadi Overload Pasien di RS, IDI Minta Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat

Kompas.com - 19/07/2021, 14:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) darurat dapat diperpanjang oleh pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi rumah sakit tengah kewalahan menampung pasien, terutama pasien Covid-19.

"Kami mengusulkan dengan kondisi data yang kami dapatkan, dengan masih adanya overload di beberapa rumah sakit, maka kami tetap berharap ini (PPKM) perlu diperpanjang," ujar Adib di acara Update Kondisi Dokter dan Strategi Upaya Mitigasi Risiko mencegah Kolapsnya Fasilitas Kesehatan, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Tidak hanya diperpanjang, evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali yang akan segera berakhir juga perlu dilakukan.

Termasuk memperluas penerapan PPKM tersebut di luar wilayah Jawa-Bali yang kasus Covid-19-nya berpotensi meningkat.

"Laporan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali yang sudah ada peningkatan kasus, maka ini perlu juga diupayakan perluasan di wilayah-wilayah yang potensinya sekarang adanya kenaikan kasus," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Dokter IDI Mahesa Paranadipa mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan sesuai undang-undang (UU) Karntina Kesehatan.

Baca juga: Besok Hari Terakhir PPKM Darurat, Apakah Diperpanjang? Ini Kata Satgas

Apalagi saat ini kasus Covid-19 yang terjadi semakin meningkat tajam.

"Jadi memang pertimbangannya selama lonjakan kasus belum bisa terkontrol dengan baik dan masih terus terjadi, maka harus segra dibuat kebijakan untuk membatasi gerak masyarakat," kata dia.

Sebab kebijakan PPKM membatasi mobilitas masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dalam jarak dekat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya pun mempercayakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu.

"Terutama kebijakan membatasi gerakan tapi harus dengan solusi-solusi bagi masyarakat," ucap Mahesa.

Baca juga: Evaluasi PPKM Darurat, Anies Sebut Masih Banyak Pasien Antre Masuk Rumah Sakit

Adapun PPKM darurat di Jawa-Bali akan berakhir besok, Selasa (20/7/2021).

Banyak kalangan mendesak agar PPKM tersebut diperpanjang mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang belum menurun.

Pemerintah pun belum memutuskan akan memperpanjang atau tidak kebijakan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Nasional
Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Nasional
Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Nasional
DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Nasional
Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Nasional
Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Nasional
Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Nasional
Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Nasional
KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

Nasional
Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Nasional
Gaduh Format Debat Capres-Cawapres 2024, Bagaimana Aturan Menurut UU?

Gaduh Format Debat Capres-Cawapres 2024, Bagaimana Aturan Menurut UU?

Nasional
Puan Pimpin Rapat Penutupan Masa Sidang DPR, Dihadiri 290 Anggota

Puan Pimpin Rapat Penutupan Masa Sidang DPR, Dihadiri 290 Anggota

Nasional
Terima Keluhan Tukang Ojek, Ganjar Soroti Antrean Panjang SPBU di Balikpapan

Terima Keluhan Tukang Ojek, Ganjar Soroti Antrean Panjang SPBU di Balikpapan

Nasional
Ganjar Anggap Pemerintah Harus Kendalikan Harga Komoditas yang Naik Tiap Akhir Tahun

Ganjar Anggap Pemerintah Harus Kendalikan Harga Komoditas yang Naik Tiap Akhir Tahun

Nasional
Ganjar Sebut Indonesia Hadapi Problem Serius Impor Kedelai

Ganjar Sebut Indonesia Hadapi Problem Serius Impor Kedelai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com