Kompas.com - 19/07/2021, 12:23 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widododalam acara peluncuran paket obat gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/1/2021). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widododalam acara peluncuran paket obat gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada para menterinya agar tak berkunjung ke luar negeri bila tak ada keperluan mendesak.

Teguran itu disampaikan Jokowi agar seluruh pejabat memiliki sense of crisis di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang berlangsung di Indonesia.

Larangan agar para menteri tak ke luar negeri di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Ingatkan Sense of Crisis, Jokowi Larang Menteri ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada. Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus," kata Pramono dalam pernyataan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Kendati demikian, sejumlah menteri diketahui telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum teguran tersebut disampaikan. Berikut para menteri yang berkunjung ke luar negeri di tengah PPKM darurat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga diketahui melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada 14 Juli. Di sana, Airlangga bertemu dengan pemerintah Singapura dan Presiden Estonia Kersti Kaljulaid.

Di Singapura Airlangga memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR Minta Kemenlu Pastikan WNI di Luar Negeri Bisa Mengakses Vaksin

Pertemuan ini membahas perkembangan kerja sama Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) lainnya, investasi, transportasi, pariwisata, tenaga kerja, hingga agribisnis.

Airlangga juga mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia di Singapura yang diorganisasi oleh Temasek.

Para pengusaha berniat mengumpulkan bantuan oksigen konsentrator. Dilaporkan bahwa jumlah oksigen konsentrator telah terkumpul 11.000 unit. Sebanyak 1.500 unit di antaranya sudah tiba di Jakarta.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Bahlil berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada 13 Juli untuk bertemu perwakilan Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut Bahlil menceritakan upaya Indonesia untuk terus membenahi iklim investasi di dalam negeri.

Bahlil menyatakan lewat Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia kini memiliki iklim investasi yang lebih ramah.

Baca juga: 8 Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kepada perwakilan Bank Dunia, Bahlil juga menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan peringkat kemudahan berinvestasi atau ease of doing business.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi

Luthfi melakukan kunjungan ke AS bersama Bahlil [pada 13 Juli. Dalam kunjungannya tersebut Luthfi bertemu dengan pejabat perwakilan Indonesia di AS.

Pertemuan itu membahas peran ekonomi digital terhadap perekonomian nasional dan potensi sektor ekonomi digital di Indonesia.

Lutfi juga mendorong para pejabat perwakilan Indonesia di Amerika Serikat untuk menggali potensi ekonomi digital Tanah Air di negara tersebut.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Suharso diketahui melakukan kunjungan kerja ke AS sebelum munculnya teguran dari Jokowi. Kunjungan kerja Suharso ke AS pada 14 Juli.

Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Presiden Economic and Social Council (ECOSOC) dan Ketua Sidang Majelis Umum PBB dalam rangkaian kegiatan United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development.

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.